Barang Indonesia Masuk AS Kena Tarif Trump 32 Persen, Apa Upaya Pemerintah RI Minimalisir Dampaknya?

Liputan6.com, Jakarta Bukan Donald Trump namanya kalau tidak membuat dunia geger. Ya, belum genap tiga bulan menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump langsung menggebrak dunia dengan meluncurkan tarif impor resiprokal.

Donald Trump menilai tarif impor yang diumumkan pada Rabu, 2 April 2025 itu akan mempersempit apa yang menurut dia merupakan kesenjangan yang “tidak adil” antara bea yang dikenakan AS pada barang impor dan apa yang dikenakan negara lain pada produk AS.

Kebijakan tarif Trump menandai perombakan tatanan internasional yang paling luas sejak Perang Dunia II, yang AS bantu terapkan.

Mungkin hanya masalah waktu sebelum mitra dagang Amerika membalas dengan tarif mereka sendiri, sebuah pola yang meningkatkan kemungkinan perang dagang global yang menghancurkan.

"Tanggal 2 April 2025, akan selamanya dikenang sebagai hari ketika industri Amerika terlahir kembali, hari ketika takdir Amerika direbut kembali, dan hari ketika kita mulai membuat Amerika kaya kembali," kata Trump melansir laman Strait Times, Kamis (3/4/2025).

"Negara-negara asing akhirnya akan diminta untuk membayar hak istimewa akses ke pasar kita, pasar terbesar di dunia," Trump menambahkan.

"Karena kami sangat baik, kami akan mengenakan tarif kepada mereka sekitar setengah dari tarif yang mereka tetapkan kepada kami, jadi tarifnya tidak akan sepenuhnya timbal balik," ujar dia.

Tarif impor universal 10% akan mulai berlaku pada tanggal 5 April, sementara reciprocal tariffs (tarif timbal balik) pada negara-negara tertentu akan dimulai pada tanggal 9 April.

Donald Trump telah mengenakan tarif 20% untuk barang-barang impor dari Uni Eropa. Meksiko dan Kanada lolos dari pusaran hari Rabu tetapi masih akan dikenakan tarif 25% yang diberlakukan awal tahun ini.

Selain itu, tarif untuk Vietnam sebesar 46 persen, Thailand 36 persen, Indonesia dan Taiwan masing-masing 32 persen. Malaysia sebesar 24 persen dan Filipina sebesar 17 persen.

Alasan Trump Kenakan Tarif Impor 32 Persen ke Indonesia

Trump menegaskan bahwa kebijakan tarif ini merupakan bentuk “deklarasi kemerdekaan ekonomi” Amerika Serikat. Ia menilai, selama ini banyak negara, termasuk Indonesia, memperoleh keuntungan besar dari hubungan perdagangan yang tidak seimbang dengan AS.

Langkah ini, kata Trump, bertujuan untuk melindungi industri domestik dan menegakkan prinsip perdagangan yang adil.

Dikutip Liputan6.com dari data Badan Pusat Statistik (BPS), Jumat (4/4/2025), Indonesia mencatatkan surplus perdagangan dengan AS sebesar USD 3,14 miliar hingga akhir Februari 2025.

Surplus ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar USD 2,65 miliar. Namun, dari sudut pandang Amerika, neraca perdagangan justru mengalami defisit hingga USD 18 miliar.

Ketimpangan tersebut menjadi alasan utama Presiden Trump menaikkan tarif impor untuk Indonesia. Selain itu, Donald Trump juga menyoroti tingginya tarif impor yang dikenakan Indonesia terhadap produk asal AS, yang disebutnya mencapai 64 persen. Sebagai respons, pemerintah AS menetapkan tarif balasan sebesar 32 persen.

Presiden Prabowo Subianto bersama empat pemimpin negara anggota ASEAN membahas respons atas kebijakan tarif resiprokal atau timbal balik dari Amerika Serikat (AS) yang diumumkan Presiden Donald Trump.

Prabowo melakukan telewicara dan bertukar pandangan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr, dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Hal itu diungkapkan Anwar Ibrahim.

"Hari ini saya berkesempatan melakukan diskusi melalui telepon dengan para pemimpin negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Singapura, untuk memperoleh pandangan dan mengoordinasikan tanggapan bersama mengenai masalah tarif timbal balik oleh Amerika Serikat (AS)," tulis Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam akun Instagram @anwaribrahim_my_, dikutip Sabtu (5/4/2025).

Dia mengatakan, akan ada pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN yang digelar pada pekan depan. Hal itu sebagai tindak lanjut pembicaraan antar pemimpin negara dalam merespon penerapan tarif resiprokal AS.

"Insyaallah, pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN minggu depan akan terus membahas masalah ini dan mencari solusi terbaik bagi seluruh negara anggota," sambungnya.

Menko Airlangga Gerak Cepat

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bergerak cepat dalam merespons kebijakan Tarif Resiprokal atau tarif Impor yang diumumkan Presiden AS, Donald Trump, pada 2 April 2025.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menjalin komunikasi erat dengan negara-negara ASEAN yang turut terdampak kebijakan tersebut. Sebagai langkah awal, Menko Airlangga mengunjungi Malaysia yang saat ini memegang Keketuaan ASEAN 2025.

Pada hari pertama kunjungannya ke Kuala Lumpur pada 3 april 2025, Menko Airlangga bertemu dengan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Wakil Perdana Menteri Malaysia I.

Keduanya membahas dampak kebijakan tarif AS dan langkah-langkah mitigasi yang dapat diambil secara kolektif oleh negara-negara ASEAN.

Hari berikutnya, Menko Airlangga bertemu langsung dengan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, di Putrajaya. PM Anwar menegaskan pentingnya memperkuat sinergi ekonomi antara Indonesia dan Malaysia, serta memastikan ASEAN tetap solid dalam menghadapi tantangan global.

“Prioritas kami adalah memperbarui dan memperkuat kerja sama ekonomi, mencerminkan komitmen erat antara kedua negara untuk membangun masa depan yang lebih baik,” ujar PM Anwar, dikutip dari keterangan resmi Kemenko Perekonomian.

Menko Airlangga menegaskan bahwa ASEAN memiliki peran penting di Indo-Pasifik dan harus menjadi kekuatan ekonomi regional yang berpengaruh.

“Suara ASEAN perlu lebih lantang di tengah gejolak ekonomi global. Dengan posisi strategis di Indo-Pasifik, ASEAN dapat menjadi kekuatan utama dalam membangun stabilitas ekonomi regional dan global,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Indonesia dan Malaysia berencana memanfaatkan Perjanjian Kerangka Kerja Perdagangan dan Investasi (Trade and Investment Framework Agreement/TIFA) untuk memperoleh keuntungan dari perdagangan timbal balik serta menjajaki berbagai perjanjian kerja sama dengan AS.

Indonesia Bisa Ambil Peluang

Menko Airlangga menyoroti sektor makanan dan pakaian hingga alas kaki menjadi yang paling terdampak kebijakan tarif impor ini.

"Penerapan tarif ini tentunya bagi Indonesia ada beberapa sektor utama yang terkena yaitu food and apparel karena itu juga menjadi andalan ekspor Indonesia. Tadi suara dari Apindo maupun (asosiasi) persepatuan juga kami dengar," katanya.

Dia menjelaskan, meski ada risiko tekanan, ternyata masih ada peluang yang terbuka. Mengingat lagi, negara saingan Indonesia di sektor tersebut dikenakan tarif lebih besar dari Indonesia.

"Namun kompetitor kita di sektor ini apakah itu China, Bangladesh, Vietnam, Kamboja itu bea masuknya di atas kita. Jadi itu juga menjadi pertimbangan, shifting produk itu juga kita perhatikan," ucap dia.

"Kemudian juga bagi Indonesia itu another kesempatan juga karena marketnya itu besar di Amerika," tambah Menko Airlangga.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah meminta pemerintah mengambil beberapa langkah dan inisiatif strategis guna mengurangi dampak ekonomi atas kebijakan yang diambil oleh Presiden AS, Donald Trump. Salah satu kebijakan Trump yang fenomenal adalah pengenaan tarif ke berbagai negara, termasuk Indonesia.

Said pun menilai, kebijakan yang diambil Trump itu dapat memengaruhi situasi ekonomi di Indonesia di saat penurunan daya beli dan kondisi pasar saham yang sangat volataile.

Ia meminta pemerintah mengambil inisiatif melalui forum World Trade Organization (WTO) guna menciptakan perdagangan global agar lebih adil dan menopang pertumbuhan ekonomi global secara berkelanjutan.

"Kita tidak menginginkan hanya untuk kepentingan adidaya, lalu kepentingan masyarakat global untuk mendapatkan kesejahteraan diabaikan," ujarnya.

"Indonesia perlu mengajak dunia pada tujuan dibentuknya WTO untuk prinsip perdagangan non diskriminasi, membangun kapasitas perdagangan internasional, transparan, dan perdagangan bebas, serta sebagai forum penyelesain sengketa perdagangan internasional," jelas Said.

Said membeberkan, di dalam negeri, pemerintah bisa mengambil beberapa langkah untuk menghadapi ketidakpastian tanpa batas waktu. Ia menyarankan pemerintah agar menjaga berbagai produk ekspor Indonesia dalam pasar internasional dan mencari pasar pengganti.

"Jika produk-produk ekspor Indonesia terhambat akibat kebijakan tarif yang membuat tingkat harga tidak kompetitif, langkah ini untuk mempertahankan surplus neraca perdagangan," bebernya.

Said pun meminta pemerintah untuk memastikan kebijakan penempatan 100 persen devisa hasil ekspor di dalam negeri berjalan dan dipatuhi oleh pelaku ekspor sebagai jalan memperkuat kebutuhan devisa. Ia juga mendorong pemerintah memperkuat kebijakan hedging fund untuk pembayaran impor oleh para importir.

Waspada Badai PHK Mengancam

Kelompok pelaku industri tekstil dan produk tekstil (TPT) meminta pemerintah tidak salah langkah dalam merespons kebijakan tarif impor AS terbaru dari Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

Sebab jika itu terjadi, angka pemutusan hubungan kerja (PHK) pada industri TPT bakal semakin membludak dengan adanya kebijakan tarif Trump sebesar 32 persen terhadap Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa mengatakan, tujuan tarif resiprokal Trump adalah jelas, agar defisit perdagangan antara Amerika Serikat dengan mitra dagangnya bisa berkurang.

Advertisement Perut Buncit Anda Bisa Rata hanya dalam Satu Minggu. Cobalah!Pelajari Lebih Sehingga, Indonesia sebagai salah satu negara yang terkena sanksi itu wajib memitigasinya dengan cermat.

"Kami minta perlindungan dari pemerintah untuk segera menyusun tim negosiasi, berangkatkan ke Amerika dan bicara dengan tim Trump untuk turunkan trade deficit. Dengan harapan angka 32 persen bisa dapat tarif lebih ringan," ujarnya dalam sesi konferensi pers virtual, Jumat (4/4/2025).

Menurut dia, banyak negara yang juga terkena tarif impor Trump bakal mencari pasar alternatif untuk membuang produknya. Adapun Indonesia diyakini sebagai salah satu pasar paling potensial di luar Amerika Serikat.

Alhasil, pasar Indonesia akan semakin dibanjiri produk-produk tekstil dari berbagai negara. Situasi tersebut bakal membuat sektor industri TPT dalam negeri semakin lemah, sehingga badai PHK lanjutan tak lagi terelakkan.

"Jangan sampai Indonesia dengan populasi banyak jadi tujuan ekspor. Nanti dibuang ke Indonesia, akan membuat dampaknya ke PHK semakin parah di sektor TPT," tegas Jemmy.

IBC Usulkan Empat Langkah Strategis

CEO Indonesian Business Council (IBC) Sofyan Djalil menegaskan bahwa langkah konkret diperlukan untuk mempertahankan stabilitas perdagangan dan ekonomi nasional. IBC mengusulkan empat langkah strategis yang dapat diambil pemerintah:

1. Menjaga Stabilitas Makroekonomi dan Mendukung Industri Terdampak

Pemerintah perlu memberikan kebijakan yang kondusif bagi industri ekspor, termasuk UMKM yang menjadi bagian dari rantai pasok global. Reformasi regulasi dan kemudahan berbisnis menjadi faktor utama dalam meningkatkan daya saing nasional.

2. Renegosiasi Tarif dan Penguatan Diplomasi Dagang

IBC mendorong pemerintah untuk melakukan renegosiasi dengan AS guna mendapatkan tarif yang lebih adil dan berimbang. Langkah ini bertujuan mempertahankan hubungan dagang yang strategis serta memperkuat diplomasi perdagangan.

3. Kolaborasi ASEAN untuk Tatanan Perdagangan yang Adil

Indonesia perlu mengajak negara-negara ASEAN dalam negosiasi multilateral guna mendorong perdagangan internasional yang lebih setara. ASEAN sebagai blok ekonomi besar dapat memberikan posisi tawar lebih kuat dalam menghadapi kebijakan sepihak AS.

4. Perluasan Perjanjian Perdagangan Bilateral dan Multilateral

IBC mendukung percepatan penyelesaian perundingan Free Trade Agreement (FTA) dengan negara dan kawasan mitra baru untuk memperluas akses pasar ekspor Indonesia.

Berikut ini respons sejumlah negara terhadap tatanan ekonomi global baru yang muncul setelah Donald Trump mengumumkan tarif impor, mengutip The Guardian:

1. China

China mengumumkan pada Jumat (4/4/2025), mereka akan memberlakukan tarif 34 persen pada semua impor dari Amerika Serikat (AS) mulai Kamis (10/4). Langkah ini merupakan bagian dari serangkaian tindakan balasan terhadap tarif baru yang diterapkan oleh Presiden Donald Trump. Tarif ini setara dengan tarif yang diumumkan Trump pada produk-produk China yang masuk ke AS minggu ini.

2. Inggris

Donald Trump telah memukul Inggris dengan tarif sebesar 10%. Downing Street, yang sebelumnya memperkirakan tarif sebesar 20% akan diberlakukan, menyatakan lega karena terhindar dari tarif yang lebih tinggi. Pendekatan Keir Starmer yang lebih lunak terhadap pemerintahan Trump tampaknya membuahkan hasil.

Namun, perkiraan pertumbuhan Inggris kemungkinan akan diturunkan sebagai akibatnya, dan tarif tersebut dapat mengakibatkan hilangnya ribuan lapangan pekerjaan dan memaksa pemerintah untuk menerapkan pemotongan belanja lebih lanjut atau kenaikan pajak pada musim gugur.

3. Korea Selatan

Penjabat presiden Korea Selatan, Han Duck-soo, telah berjanji untuk memberikan tanggapan "habis-habisan" karena ekonomi terbesar keempat di Asia tersebut terhuyung-huyung akibat pemberlakuan tarif sebesar 25% pada ekspornya ke AS pada hari Kamis.

Han menginstruksikan pejabat senior untuk segera mengatasi krisis tersebut selama pertemuan darurat gugus tugas strategi ekonomi dan keamanannya, kantor berita Yonhap melaporkan.

"Karena situasinya sangat serius dengan semakin dekatnya realitas perang tarif global, pemerintah harus mengerahkan semua kemampuannya untuk mengatasi krisis perdagangan ini,” kata Han.

Industri otomotif diperkirakan akan terpukul sangat keras oleh putaran terbaru perang dagang Trump, dengan produsen mobil terkemuka Hyundai dan GM Korea diperkirakan akan mengalami penurunan ekspor AS. Korea Selatan mengekspor mobil senilai USD 34,74 miliar ke AS tahun lalu, kata Korea Herald, yang mencakup 49% dari ekspor mobil global negara itu.

4. Jepang

Perdana Menteri Shigeru Ishiba mengatakan: "Jepang adalah negara yang melakukan investasi terbesar ke Amerika Serikat, jadi kami bertanya-tanya apakah masuk akal bagi [Washington] untuk menerapkan tarif yang seragam ke semua negara."

Menteri Perdagangan dan Industri Yoji Muto menggambarkan tarif tersebut sebagai "sangat disesalkan" dan mengatakan Tokyo masih berusaha membujuk pemerintahan Trump untuk berpikir ulang.

"Saya telah menyampaikan bahwa tindakan tarif sepihak yang diambil oleh Amerika Serikat sangat disesalkan, dan saya sekali lagi mendesak Washington untuk tidak menerapkannya ke Jepang," kata Muto kepada wartawan.

Adapun saham di Tokyo bereaksi negatif, dengan Nikkei Stock Average merosot hingga 4% pada satu titik, membawa indeks acuan ke level terendah selama delapan bulan.

“Kami mengharapkan awal yang sangat menantang bagi pasar ekuitas Asia pagi ini,” tulis Tony Sycamore, analis pasar di IG Australia, dalam sebuah catatan, menurut Nikkei Asia. “Bersiaplah kawan-kawan … perairan yang belum dipetakan ada di depan.”

Produsen mobil Jepang juga bersiap menghadapi kemerosotan ekspor. Goldman Sachs mengatakan pungutan tersebut akan berdampak "signifikan" pada produsen mobil dan suku cadang mobil Jepang, karena kendaraan menyumbang lebih dari 30% ekspor Jepang ke AS.