Awas, Harga Cabai hingga Bawang Meroket Jelang Natal dan Tahun Baru

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR M. Sarmuji mendesak pemerintah untuk mengambil langkah cepat dan terukur dalam mengendalikan kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Menurut Sarmuji, sejumlah komoditas pangan seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan berbagai bahan pokok lainnya mulai menunjukkan kecenderungan kenaikan harga yang dapat membebani masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah.

“Pemerintah harus mengontrol kenaikan harga kebutuhan pokok seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan lain-lain menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026,” tegas Sarmuji, Jumat (12/12/2025).

Ia menekankan bahwa kenaikan harga menjelang hari besar keagamaan dan momentum libur panjang tidak boleh dibiarkan sebagai ruang bermain para penimbun dan spekulan pasar. Menurutnya, pemerintah harus memastikan seluruh mekanisme distribusi, stok, serta pengawasan harga berjalan dengan disiplin.

“Kenaikan harga jangan sampai dinikmati oleh spekulan saja dengan memanfaatkan situasi Natal 2025 dan Tahun Baru 2026,” ujar Sarmuji.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI itu juga menyoroti pentingnya memastikan distribusi keuntungan tetap berada pada pihak yang seharusnya. Ia menegaskan bahwa, jika kenaikan harga masih dinikmati petani lokal, hal itu masih dapat dimaklumi; tetapi jika justru dinikmati para tengkulak, maka pemerintah wajib turun tangan untuk mengendalikannya.

“Kalau yang menikmati kenaikan harga ini adalah petani lokal, masih bisa dimengerti; tapi kalau yang menikmati para tengkulak, harus dikendalikan,” tegasnya.

Sarmuji menambahkan bahwa fungsi pengawasan terhadap rantai pasok harus diperketat, termasuk meningkatkan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah. Kementerian Perdagangan juga diharapkan segera melakukan operasi pasar dan memastikan pasokan tersedia di seluruh daerah agar gejolak harga dapat dicegah sedini mungkin.

Ia juga meminta masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan indikasi penimbunan atau permainan harga di tingkat distributor maupun pedagang besar.

“Momentum Natal dan Tahun Baru seharusnya menjadi waktu bagi masyarakat untuk merayakan dengan tenang, bukan justru dibebani kekhawatiran oleh lonjakan harga bahan pokok,” ujar legislator dari Jawa Timur itu. 

Sebelumnya, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia merilis sejumlah harga pangan komoditas. Pada Jumat pagi, (12/12/2025), harga cabai rawit merah tembus Rp 80.700 per kilogram (kg) dan telur ayam ras Rp 32.650 per kg.

Selain itu, harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional yakni harga bawang merah Rp 52.500 per kg dan harga bawang putih di harga Rp 39.900 per kg pada Jumat pagi, berdasarkan data PIHPS, seperti dikutip dari Antara, Jumat pekan ini.

Lalu beras kualitas bawah I di harga Rp14.350 per kg, begitu pun beras kualitas bawah II Rp14.350 per kg. Sedangkan beras kualitas medium I Rp15.900 per kg, dan beras kualitas medium II di harga Rp15.750 per kg.

Kemudian beras kualitas super I di harga Rp17.100 per kg, dan beras kualitas super II Rp16.600 per kg. Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp58.900 per kg, cabai merah keriting Rp65.400 per kg, dan cabai rawit hijau Rp60.400 per kg.

Kemudian, daging ayam ras di harga Rp41.000 per kg, daging sapi kualitas I Rp141.050 per kg, daging sapi kualitas II di harga Rp133.050 per kg.

Harga komoditas berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp19.800 per kg, gula pasir lokal Rp18.150 per kg.

Sementara itu, minyak goreng curah di harga Rp18.800 per liter, minyak goreng kemasan bermerek I di harga Rp22.450 per liter, serta minyak goreng kemasan bermerek II di harga Rp21.500 per liter.

Sebelumnya diberitakan, kenaikan harga pangan saat memasuki momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) maupun Lebaran selalu menjadi pola tahunan yang dapat diprediksi, namun hingga kini belum tertangani secara optimal. Peningkatan permintaan yang terjadi menjelang hari besar kerap mendorong harga sejumlah komoditas melejit. Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai kondisi ini dapat diantisipasi jika pemerintah mampu mengatur impor secara lebih responsif.

Menurut CIPS, pemerintah perlu segera mengevaluasi Neraca Komoditas (NK), sistem tata kelola impor yang diterapkan sejak 2022. Sistem ini dinilai belum mampu menjaga stabilitas harga pangan secara efektif, terutama menjelang periode permintaan tinggi.

“Lonjakan permintaan pada Nataru dan Lebaran membutuhkan sistem impor yang mampu bergerak cepat. Tata kelola yang lebih terbuka dan adaptif diperlukan agar harga pangan tetap terjaga saat kebutuhan konsumen memuncak,” ujar Peneliti dan Analis Kebijakan Senior CIPS, Hasran dalam keterangan tertulis, Rabu (10/12/2025).

Sejak diterapkan, berbagai masalah masih muncul dalam pelaksanaan NK. Mulai dari data pasokan yang tidak selalu akurat, lambatnya proses revisi kuota, hingga alokasi kuota impor yang kerap tidak sesuai kebutuhan pasar.