Aset Perbankan Syariah Tembus Rp 1.028,18 Triliun, Tertinggi Sepanjang Masa

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total aset perbankan syariah mencapai Rp 1.028,18 triliun pada Oktober 2025. Aset perbankan syariah tumbuh 11,34% YoY dan merupakan  nominal tertinggi (all time high) sepanjang berdirinya industri tersebut di Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menuturkan, OJK secara konsisten terus mendukung pengembangan industri perbankan syariah yang berdaya asing, resilien dan berkontribusi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kinerja perbankan syariah terus mencatatkan pencapaian yang membanggakan. Total aset perbankan syariah telah menembus Rp1.028,18 triliun pada Oktober 2025, atau tumbuh 11,34 persen yoy dan merupakan nominal tertinggi (all time high) sepanjang berdirinya industri tersebut di Indonesia,” ujar Dian, seperti dikutip dalam keterangan resmi, Jumat (12/12/2025).

Pencapaian positif ini juga ditunjukan dari sisi pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga. Penyaluran pembiayaan tercatat mencapai Rp685,55 triliun atau tumbuh 7,78 persen yoy dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun mencapai Rp820,79 triliun atau tumbuh 14,26 persen yoy.

Masing-masing pencapaian tersebut juga merupakan nominal tertinggi selama bank syariah beroperasi di Indonesia. Sejalan dengan ekspektasi membaiknya perekonomian nasional pada akhir 2025, diharapkan memberikan dampak positif bagi kinerja perbankan syariah hingga akhir tahun ini.

Dian mengatakan, berbagai pencapaian tersebut menunjukkan arah kebijakan pengembangan perbankan syariah berada di jalur yang tepat.

"OJK terus memastikan implementasi Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027 akan terus dilakukan untuk mendukung industri perbankan syariah yang terakselerasi dan tumbuh secara berkelanjutan,” ujar Dian.

Menurut Dian, kebijakan penguatan struktur industri melalui spin-off dan konsolidasi akan terus didorong sebagai katalis untuk melahirkan bank syariah dengan economic of scale yang lebih memadai.

Penguatan ini penting karena mayoritas Bank Umum Syariah (BUS) masih berada pada kelompok KBMI 1. Dengan skala ekonomi yang lebih besar, bank syariah dapat memperluas pembiayaan, mengembangkan model bisnis yang lebih inovatif, meningkatkan efisiensi biaya, memperkuat infrastruktur TI, serta meningkatkan kualitas SDM.

Skala ekonomi yang memadai juga akan membuat industri perbankan syariah semakin kontributif terhadap perekonomian nasional.

Bank syariah juga didorong semakin agile di tengah persaingan bisnis industri perbankan yang semakin ketat melalui pemanfaatan uniqueness product syariah, sinergi dengan Bank Induk, maupun optimalisasi keuangan sosial syariah.

Ketiga inisiatif tersebut diharapkan mampu memperkuat karateristik perbankan syariah yang berorientasi pada pembangunan sosial-ekonomi dan meningkatkan inklusivitas perbankan syariah untuk seluruh lapisan masyarakat.

OJK akan terus mengawal pengembangan perbankan syariah nasional ke depan untuk memastikan industri tersebut tumbuh secara berkelanjutan dan sehat sebagai langkah menjaga stabilitas sistem keuangan nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi menerbitkan dua Peraturan OJK (POJK) terbaru untuk memperkuat struktur permodalan dan likuiditas Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).

Langkah ini diambil untuk memastikan industri perbankan syariah nasional semakin tangguh, efisien, dan selaras dengan standar internasional Basel III serta Islamic Financial Services Board (IFSB).

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, menjelaskan bahwa penerbitan dua POJK ini adalah langkah penting dalam membangun ekosistem perbankan syariah yang berdaya saing global.

Likuiditas Jangka Pendek dan Pendanaan Stabil Diperketat

POJK Nomor 20 Tahun 2025 mewajibkan BUS dan UUS untuk memelihara rasio kecukupan likuiditas jangka pendek (Liquidity Coverage Ratio/LCR) dan rasio pendanaan stabil bersih jangka panjang (Net Stable Funding Ratio/NSFR) minimal sebesar 100 persen.

"Ketentuan ini disusun untuk memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai serta pendanaan jangka panjang yang stabil, sehingga BUS dan UUS memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengantisipasi kecukupan likuiditas akibat dinamika pasar keuangan," jelas OJK.

Penerapan rasio LCR dan NSFR akan dilakukan secara bertahap.

Pelaporan dan publikasi rasio-rasio tersebut akan dilaksanakan bertahap mulai tahun 2026 hingga 2028.

Aturan ini mengacu pada standar global Basel III dan Guidance Note GN-6 dari IFSB.

Selain likuiditas, OJK juga memperkuat ketahanan struktur permodalan BUS melalui POJK Nomor 21 Tahun 2025, yang mensyaratkan indikator tambahan berupa Leverage Ratio.

• BUS diwajibkan memelihara leverage ratio setiap waktu dengan ambang batas minimum sebesar 3 persen.
• Leverage ratio berfungsi membantu peningkatan kesadaran industri dalam mengembangkan bisnis secara proporsional terhadap kapasitas permodalannya.
• Kewajiban pelaporan pertama kali berlaku untuk posisi akhir triwulan pertama tahun 2026, dan kewajiban publikasi dimulai pada September 2026.