Andalkan AI, Luhut Sebut Negara Bakal Cegah Kebocoran Rp 2.000 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut Binsar Pandjaitan, tengah menyiapkan sistem pemerintahan berbasis AI atau Government Technology (GovTech). Portal digital ini dipercaya bisa mencegah kebocoran anggaran hingga mencapai Rp 2.000 triliun.  

Luhut mengatakan, portal digital milik pemerintah ini nantinya tidak hanya akan mengatur penyaluran bantuan sosial (bansos) secara digital, tapi juga memperketat tata kelola komoditas strategis seperti mineral kritis. 

"Saya kira ribuan triliun, mungkin Rp 1.500 triliun, mungkin Rp 2.000 triliun. Kebocoran dan juga seperti tadi yang Presiden bilang critical mineral, itu sangat terkontrol," ujar Luhut di kantornya, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Adapun sistem pemerintahan berbasis AI ini dimulai dengan digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos). Sebagai pengembangan dari Sistem Informasi Pengelolaan Mineral dan Batu Bara (Simbara) untuk komoditas batu bara dan nikel. 

"Jadi kita coba dengan Simbara ini, batu bara dan nikel sudah. Ini tinggal mengembangkan terus saja, dan itu akan membuat efisien. Sehingga kita sebenarnya membangun ekosistem di mana orang dibuat tidak bisa korupsi," tegas Luhut. 

Portal ini pun disebut telah turut terintegrasi dengan sistem yang dibangun oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (SDI), yang bakal mengatur ekspor beberapa komoditas strategis via satu pintu. "Sudah (terintegrasi), ini yang bangun mereka juga sih," imbuhnya.

Undang Prabowo Pantau Bansos Digital 

Sebagai persiapan, Luhut turut mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk memantau pilot project pelaksanaan bansos digital pada Juli 2026 mendatang. Sebelum digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos) ini diperluas secara nasional pada Oktober 2026. 

Luhut mengabarkan, sebanyak 42 kabupaten/kota telah melaksanakan piloting, di mana program tersebut sudah berjalan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dengan begitu, ia mengaku telah memahami anatomi masalah penyaluran bantuan sosial berbasis AI di pemerintahan. 

"Saya pikir ini nanti adalah satu success story atau legacy dari Presiden Prabowo kalau ini semua jadi. Schedule-nya tadi kami sudah sepakat, nanti kami usul pada Presiden untuk 6, 7, 8, 9 Juli beliau melihat nanti, apakah Surabaya, Banyuwangi dengan Bali mana yang beliau pilih (untuk dipantau)," ujarnya pada kesempatan yang sama. 

Diluncurkan Nasional per Oktober 2026

Untuk 42 kabupaten yang telah melaksanakan piloting, Luhut memproyeksikan mereka bisa menyelesaikan proses pendaftaran per akhir Juli 2026. Sehingga Prabowo bisa meluncurkan program bansos digital secara nasional di 541 kabupaten pada Oktober mendatang. 

"Kami harap itu semua sudah bisa di tempat, mungkin 80-90 persen sambil jalan, sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini," kata Luhut. 

"Kita akan coba mulai bertahap. Nanti Menteri Sosial akan melakukan, kita akan lihat data kita siap mungkin akhir Juli. Jadi secara bertahap, kita akan terus pemutakhiran data," dia menekankan.

Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap, rencana pemanfaatan teknologi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga subsidi. Misalnya melalui digital single identity (ID).

Luhut mengatakan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan menjalankan sistem digitalisasi berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Penggunaan Digital Single ID akan mulai diterapkan pada akhir 2026.

"Kita melihat bahwa dalam waktu tidak terlalu lama kita akan punya digital single ID, mungkin akhir tahun ini akan ada digital single ID yang akan mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted," ungkap Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Dia mengaku telah mengantongi hitungan penghematan anggaran dengan penerapan digitalisasi pada bansos dan subsidi. Angkanya diakui cukup besar meski dia belum mengungkap angka pastinya.

Melalui pemanfaatan digitalisasi berbasis AI ini, nantinya subsidi tak akan dikucurkan pemerintah ke barang. Melainkan langsung disalurkan kepada penerima.

"Saya melihat nanti, subsidi tidak akan lagi ke barang, subsidi akan langsung kepada yang penerima. Karena rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada Rp 5,4 juta per orang, dan ini nanti akan dikelompokkan dengan AI," beber dia.