AHY Butuh Rp 51 Triliun Buat Perbaiki Infrastruktur Rusak Imbas Bencana Sumatera

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap jumlah dana yang dibutuhkan untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur terdampak bencana Sumatera. Nilainya mencapai Rp 51 triliun untuk tiga provinsi.

AHY menjelaskan, angka itu masih berpotensi naik jika didapati temuan terbaru. Diakuinya, proses penghitungan masih terus dilakukan bersama Kementerian Pekerjaan Umum hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Bisa saja akan ada penambahan atau pengembangan, itu sekitar Rp 51 triliun untuk (sektor yang ditangani) Kementerian PU, untuk penanganan baik rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi," ungkap AHY di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Adapun jumlah paling besar dibutuhkan untuk rekonstruksi di Provinsi Aceh sebesar Rp 24 triliun. Sementara itu, Sumatra Utara dan Sumatra Barat masing-masing sekitar Rp 13 triliun.

"Paling besar memang karena yang terdampak paling besar adalah Aceh, maka kurang lebih Rp 24 triliun itu Aceh, sedangkan sisanya sekitar Rp 13 triliunan itu untuk Sumatera Utara maupun Sumatera Barat. Jadi total kurang lebih sekali lagi Rp 51 triliun," ujarnya.

Dana tersebut dibutuhkan untuk memperbaiki jembatan hingga jalan yang terputus imbas longsor dan banjir. Lalu, bendungan, irigasi, dan air baku. Kemudian, akses ketersediaan air bersih untuk korban terdampak. Serta, kerusahan di prasarana seperti sekolah dan madrasah.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima laporan bahwa anggaran untuk memperbaiki fasilitas rusak akibat banjir serta longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mencapai Rp 51,82 triliun. Adapun anggaran pemulihan pasca bencana untuk Provinsi Aceh mencapai Rp 25,41 triliun.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto saat mengikuti rapat terbatas penanganan banjir Sumatra bersama Prabowo di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh, Minggu 7 Desember 2025.

"Tadi dari Bapak Menteri PU khusus untuk Aceh saja, pemulihan sampai dengan saat ini (hingga) kondisi seperti semula membutuhkan anggaran Rp 25,41 triliun," kata Suharyanto.

Sementara itu, biaya perbaikan di Sumatra Utara mencapai Rp 12,88 triliun, sedangkan Sumatra Barat mencapai Rp 13,52 triliun. Suharyanto menyampaikan, biaya tersebut masih berpotensi bertambah karena BNPB masih berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Kami laporkan ini secara nasional Bapak Presiden, dari Kementerian PU dengan penjumlahan dari tiga provinsi, estimasi yang diperlukan, dana, sekian Bapak," jelasnya.

Suharyanto menjelaskan biaya tersebut dipergunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada korban, pengungsi, dan masyarakat umum.

Kemudian, mempercepat penyaluran santunan bagi ahli waris korban yang meninggal dunia dan hilang, mencukupi stok logistik secara berjenjang dari tingkat desa/gampong sampai ke daerah tingkat atasnya.

"Kemudian, untuk daerah-daerah yang relatif sudah pulih, seperti di Sumatra Barat, sebagian Sumatra Utara, kami akan masuk tahap rehabilitasi, rekonstruksi. Jadi, tidak sama-sama ini, Bapak. Daerah-daerah yang sudah lebih baik dia bisa duluan (rehabilitasi)," tutur Suharyanto.

Suharyanto juga menyampaikan rencana pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) untuk para pengungsi masyarakat terdampak bencana banjir. Huntara akan dibangun oleh anggota satuan tugas (satgas) TNI dan Polri. "Kami mohon yang relokasi, yang harus pindah itu. Kami mohon dari Kementerian Perumahan yang membangun, Bapak (Presiden)," tutur Suharyanto.