Top 3: KA Sangkuriang Meluncur, Bandung Banyuwangi Tanpa Henti

Liputan6.com, Jakarta - PT KAI (Persero) resmi meluncurkan KA Sangkuriang relasi langsung Bandung–Banyuwangi (Ketapang) mulai 1 Mei 2026 untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah tanpa perlu transit.

Kereta ini menawarkan berbagai pilihan kelas layanan, mulai dari Ekonomi, Eksekutif, hingga Suite Class Compartment, dengan daya tarik khusus berupa diskon tiket 50% untuk perjalanan perdana guna memberikan kemudahan dan efisiensi bagi masyarakat.

Artikel mengenai KA Sangkuriang ini menjadi salah satu artikel yang banyak dibaca. Selain itu masih ada sejumlah artikel lain yang layak untuk disimak.

Lengkapnya, berikut ini tiga artikel terpopuler di kanal bisnis Liputan6.com pada Rabu (22/4/2026):

1. KA Sangkuriang Meluncur Perdana 1 Mei 2026, Ada Diskon Tiket!

PT Kereta Api Indonesia (Persero) mulai menjalankan kereta api jarak jauh baru relasi Bandung-Banyuwangi pada 1 Mei 2026. Tiket perjalanan perdana masih diskon 50%.

Kereta perjalanan baru ini diberinama KA Sangkuriang yang melayani perjalanan dari Bandung ke Ketapang, Banyuwangi (KA 7044A) mulai 1 Mei 2026. Sementara itu, arah sebaliknya, Ketapang-Bandung (KA 7043A) jalan mulai 2 Mei 2026.

Simak berita selengkapnya di sini

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan pentingnya menjadikan konstitusi sebagai pijakan utama dalam pengelolaan tanah dan perekonomian nasional. Seperti pada aset negara di kawasan Tanah Abang yang akan digunakan menjadi lahan pembangunan rumah susun (rusun) subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Saat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dalam agenda bersama sejumlah menteri di Magelang beberapa hari lalu. Maruarar mengungkapkan dalam pertemuan tersebut Prabowo kembali mengingatkan bahwa Pasal 33 UUD 1945 harus menjadi pegangan dalam setiap kebijakan negara agar memanfaatkan aset negara untuk rakyat.

Simak berita selengkapnya di sini

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadikan Wajib Pajak (WP) grup usaha sebagai salah satu fokus utama dalam pengawasan perpajakan. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kepatuhan sekaligus mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak.

Dalam Laporan Kinerja DJP 2025, dikutip Selasa (21/4/2026), disebutkan bahwa pengawasan difokuskan pada sejumlah kelompok berisiko tinggi, termasuk WP High Wealth Individual (HWI), WP grup, transaksi afiliasi, hingga ekonomi digital. Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menghadapi tantangan perpajakan yang semakin kompleks.

Simak berita selengkapnya di sini