Rupiah Loyo, Purbaya Belum Bakal Mengubah Asumsi APBN

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah belum akan mengubah asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meski nilai tukar rupiah mengalami pelemahan dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut Purbaya, pemerintah sebelumnya telah mengantisipasi berbagai risiko global dalam penyusunan APBN, termasuk kemungkinan lonjakan harga minyak dunia dan pergerakan nilai tukar rupiah. Karena itu, kondisi saat ini dinilai masih berada dalam skenario yang telah diperhitungkan.

“Kan gini, waktu kuta menghitung melakukan simulasi harga minyak dunia USD 100 per barel sepanjang tahun rata rata itu sudah kita masukkan ke sana. jadi saya nggak harus merubah apa apa lagi, sudah melakukan penghematan yang sudah kita pikir cukup untuk keadaan sekarang. termasuk rupiah sudah bergeser waktu melakukan simulasi itu,” ujar Purbaya dalam Konferensi Pers APBN Kita, Selasa (19/5/2026).

Ia menjelaskan, dalam simulasi fiskal pemerintah, asumsi harga minyak dunia hingga USD 100 per barel telah menjadi bagian dari perencanaan, sehingga ruang penghematan yang disiapkan dinilai cukup untuk menjaga stabilitas APBN.

Selain itu, Purbaya optimistis tekanan terhadap rupiah tidak akan berlangsung lama. Ia melihat mulai adanya perbaikan sentimen di pasar keuangan domestik, terutama di pasar obligasi, yang berpotensi mendorong masuknya aliran dana asing dan menopang penguatan rupiah.

"Tapi inget rupiah tidak akan bergerak di level ini terlalu lama. dan tadi kita lihat ada perbaikan sentimen ke pasar obligasi. dana mulai masuk ke sini dan saya pikir ke depan akan lebih banyak yg masuk sehingga rupiah akan menguat,” jelasnya. 

Pernyataan tersebut menegaskan pemerintah belum melihat urgensi untuk merevisi asumsi dasar APBN 2026, meski tekanan eksternal masih membayangi pasar keuangan global. Pemerintah menilai langkah antisipatif yang telah disiapkan cukup untuk menjaga stabilitas fiskal ke depan.

Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, menyampaikan hasil final kesepakatan dengan pemerintah terkait asumsi makro APBN 2026.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di kantor DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Angka yang disepakati antara lain pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar rupiah Rp 16.500 per dolar AS, serta suku bunga SBN 10 tahun di level 6,9 persen.

Selain itu, harga minyak mentah Indonesia dipatok pada USD 70 per barel, lifting minyak bumi 610 ribu barel per hari, dan lifting gas 984 ribu barel per hari.

"Keseluruhan kesepakatan angka angka di atas kita asumsikan sebagai fondasi penting bagi pemerintah badan anggaran DPR mendukung kegiatan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi," kata Said Abdulla.

Kata Said, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berkisar 7 sampai 8% dalam jangka menengah. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi 5,4% di atas sebagai fondasi penting bagi pemerintah agar pertumbuhan ekonomi dirasakan rakyat.

Banggar bersama pemerintah sepakat menjaga stabilitas inflasi dan kurs rupiah. Keduanya dianggap krusial karena bisa menimbulkan gejolak harga di sektor riil, mengganggu stabilitas moneter, bahkan berpotensi memicu krisis. Karena itu, konsistensi kebijakan fiskal dan moneter menjadi kunci.

"Badan anggaran bersama pemerintah sepakat inflasi dan kurs rupiah harus dijaga agar stabil, Sebab keduanya bisa memicu gejolak harga pada sektor riil, menimbulkan guncangan pada sisi moneter, serta memicu letupan krisis lainnya," ujarnya.

Dalam konteks ini, koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan Bank Indonesia dinilai wajib berjalan harmonis. Menurut Said, kolaborasi tiga pilar tersebut akan membuat kebijakan fiskal dan moneter lebih gesit, kreatif, serta konsolidatif.