Rasio Kredit Terhadap PDB Indonesia Masih Rendah, Ini Solusinya

Liputan6.com, Jakarta - Tidak dipungkiri tantangan akses kredit di Indonesia belum bisa dilepaskan dari besarnya populasi yang belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem keuangan formal.

Data World Bank menunjukkan sekitar 48% penduduk dewasa Indonesia masih underbanked, sementara data SNLIK OJK mencatat inklusi keuangan perbankan baru mencapai sekitar 70% pada 2025. Artinya, masih ada sekitar 30% orang dewasa di Indonesia masih financially excluded.

Data dari Bank Dunia (World Bank) juga menunjukkan rasio kredit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih relatif rendah dan cenderung stagnan di kisaran 36,4% pada periode 2024–2025.

Angka ini berada jauh di bawah rata-rata negara berpendapatan menengah atas di kawasan yang mencapai 74,46%, maupun negara berpendapatan menengah bawah di 62,72%. Menurut Manggala, kesenjangan ini antara lain dipengaruhi oleh ketatnya persyaratan kredit formal, serta masih luasnya segmen masyarakat produktif yang belum terlayani oleh lembaga keuangan konvensional.

Sekretaris Jenderal AFTECH, Firlie Ganinduto mengatakan, stagnasi akses kredit di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan yang terjadi saat ini mencerminkan keterbatasan sistem pembiayaan formal dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama segmen underbanked.

Pendekatan kolaboratif antara perbankan dan pindar saat ini menjadi semakin penting dalam rangka memperluas akses pembiayaan guna mendukung tercapainya target pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 

Berkaca dari hal tersebut, Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) bersama Mandala Consulting secara resmi meluncurkan White Paper berjudul Mendorong Perluasan Akses Kredit melalui Kolaborasi Bertanggung Jawab antara Bank dan Pindar yang mengeksplorasi kesenjangan akses kredit formal di Indonesia sekaligus potensi kolaborasi antara perbankan dan platform pinjaman daring (pindar) atau fintech peer-to-peer (P2P) lending.

White Paper ini disusun setelah melalui forum presentasi temuan studi dan diskusi panel yang melibatkan regulator, institusi perbankan, asosiasi industri, ekonom, sektor asuransi, serta ekosistem Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA).

Kegiatan peluncuran white paper  ini menjadi ruang dialog lintas pemangku kepentingan guna membahas implikasi kolaborasi bank dan pindar terhadap inklusi keuangan, pembiayaan produktif Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan.

“White paper ini menegaskan bahwa perluasan akses kredit di Indonesia tidak dapat bergantung pada satu kanal pembiayaan saja. Kolaborasi yang bertanggung jawab antara perbankan dan pindar menjadi kunci penting untuk membuka pintu perluasan pembiayaan dan menjangkau segmen masyarakat yang selama ini belum terlayani secara optimal, dengan tetap menjunjung prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang kuat,” kata Firlie dalam peluncuran White Paper di Jakarta, Rabu (11/2/2026).