Ramadan dan Lebaran Tahan Inflasi Sementara, CORE: Ancaman Ekonomi Justru Muncul Setelahnya

Liputan6.com, Jakarta - Centre of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai momen Ramadan dan Lebaran berperan sebagai penahan sementara tekanan kenaikan harga barang dan bahan bakar minyak (BBM). Faktor ini didukung oleh kebijakan pemerintah serta lonjakan konsumsi musiman selama periode tersebut.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menjelaskan bahwa salah satu kebijakan yang menahan tekanan inflasi adalah keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi, meskipun harga minyak dunia telah melampaui USD 100 per barel.

“Dikatakan menahan, ya bisa jadi dikatakan menahan, tapi pertanyaannya seberapa besar magnitude menahannya itu kan? Karena kalau tekanan global terlalu besar, ya tentu saja daya tahan daripada Ramadan dan Lebaran bisa jadi tidak begitu kuat,” ujarnya kepada Liputan6.com, Rabu (25/3/2026).

Namun, Faisal menegaskan bahwa efek tersebut hanya bersifat jangka pendek. Ia menilai daya beli masyarakat saat ini tidak sekuat tahun-tahun sebelumnya, di mana konsumsi selama Ramadan dan Lebaran lebih banyak bergantung pada Tunjangan Hari Raya (THR).

“Daya spending pada saat Ramadan dan Lebaran itu betul-betul hanya bergantung pada THR, tapi itu hanya sesaat,” kata dia.

Menurutnya, dampak ekonomi yang lebih besar justru akan terasa setelah Lebaran, terutama jika konflik global berlangsung lebih lama.

“Pertanyaannya apa yang terjadi setelah Lebaran itu akan sangat kritis, krusial,” ujarnya.

Faisal menjelaskan, tekanan awal akan muncul dari sektor energi yang kemudian merembet ke sektor logistik hingga harga barang. Kenaikan harga BBM, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan meningkatkan biaya transportasi dan distribusi, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga pangan dan kebutuhan pokok.

“Kalau harga energi BBM itu naik, otomatis akan mempengaruhi transportasi dan logistik, tapi juga akan mempengaruhi kenaikan harga bahan pangan. Jadi artinya mempengaruhi konsumsi juga,” jelasnya.

Meski harga BBM bersubsidi masih ditahan, kenaikan BBM non-subsidi tetap memberikan tekanan terhadap inflasi dan daya beli, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah.

“BBM non-subsidi yang sudah naik sebetulnya itu yang mempengaruhi inflasi. Dengan begitu berarti tetap ada efek terhadap daya beli masyarakat,” kata Faisal.

Selain itu, Indonesia juga berisiko mengalami imported inflation, yakni kenaikan harga akibat mahalnya barang impor seiring lonjakan harga global dan pelemahan nilai tukar rupiah.

“Kalau inflasi global naik, umumnya akan berdampak terhadap inflasi di dalam negeri. Karena kita membeli barang-barang jadi lebih mahal,” ujarnya.

Saat ini, nilai tukar rupiah juga berada dalam tekanan akibat arus keluar modal dari negara berkembang, yang semakin memperbesar risiko kenaikan harga di dalam negeri.

Meski demikian, kebijakan menahan harga BBM subsidi dinilai masih efektif untuk meredam dampak inflasi, meskipun berpotensi membebani anggaran negara melalui peningkatan subsidi energi.

“Dampak kenaikan harga minyak dunia ini diredam dengan tidak menaikan harga BBM subsidi. Tapi ini akan berdampak terhadap pembengkakan subsidi energi,” jelasnya.

Dari sisi makroekonomi, Faisal memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada di kisaran 4,9% hingga 5,1%. Namun, risiko perlambatan tetap terbuka, terutama setelah kuartal pertama.

Ia menilai pertumbuhan ekonomi pada awal tahun bisa terlihat lebih tinggi karena efek basis rendah pada tahun sebelumnya. Namun, tekanan global, efisiensi belanja pemerintah, serta dampak konflik berpotensi menahan laju pertumbuhan di sisa tahun.

“Walaupun kuartal I ini diprediksikan di atas 5%, yang krusial itu setelah triwulan I. Pertumbuhan sepanjang tahun bisa jadi lebih rendah dibandingkan tahun yang lalu,” pungkasnya.