Purbaya Tegur DJP Terkait Tax Amnesty Jilid II, Ini Masalahnya

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan menegur Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyusul polemik terkait rencana pemeriksaan terhadap peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid II. Isu tersebut belakangan memicu keresahan di kalangan pelaku usaha.

"Saya akan tegur DJP agar selalu menjaga iklim usaha dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga kepercayaan wajib pajak dan keberlanjutan reformasi perpajakan tetap terjaga dengan baik," ujar Purbaya dalam Media Briefing, Senin (11/5/2026).

Purbaya mengatakan pemerintah memahami kekhawatiran masyarakat setelah muncul informasi mengenai kemungkinan pemeriksaan ulang terhadap peserta tax amnesty maupun PPS. Karena itu, ia meminta masyarakat, khususnya pelaku usaha, tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan yang beredar secara berlebihan.

Ia menegaskan tidak semua peserta PPS atau Tax Amnesty Jilid II akan diperiksa kembali. Pemerintah, kata dia, tidak akan menelusuri ulang harta yang sebelumnya sudah diungkapkan wajib pajak dalam program tersebut.

"Jadi ini hubungan dengan tax amnesty ya. Katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi yang selama kan tax amnesty. Jadi itu enggak akan dilakukan, jadi tidak akan dilakukan lagi," katanya.

Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan pengawasan hanya akan difokuskan pada peserta yang sebelumnya memiliki komitmen tertentu, terutama terkait repatriasi atau pemulangan aset dari luar negeri, namun belum merealisasikannya sesuai batas waktu dalam Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH).

Di luar komitmen tersebut, pemerintah memastikan tidak akan ada pemeriksaan lanjutan terhadap peserta tax amnesty.

"Yang sudah tax amnesty, ya sudah nggak akan digali-gali lagi yang sudah daftar. Ke depan hanya mereka harus bayar sesuai dengan bisnisnya saja. Kan waktu itu ada komitmen, komitmennya dipenuhi atau enggak, selain itu nggak akan dikejar lagi," jelas Purbaya.

Menurut dia, peserta tax amnesty maupun PPS cukup menjalankan kewajiban perpajakan secara normal sesuai perkembangan usaha masing-masing. Pemerintah juga tidak ingin kebijakan perpajakan justru menciptakan ketidakpastian yang dapat mengganggu iklim usaha.