Purbaya Lantik Sekjen Baru Kemenkeu, Robert Leonard Marbun

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara resmi melantik Robert Leonard Marbun sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan. Robert menggantikan Heru Pambudi yang telah menduduki posisi tersebut selama kurang lebih lima tahun sejak 2021.

Penunjukan Robert sebagai pejabat pimpinan tinggi madya di Kementerian Keuangan mengacu pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24/TPA/2026 yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 16 Maret 2026. Menkeu Purbaya memimpin langsung pembacaan sumpah jabatan yang diikuti oleh Robert.

"Saya Menteri Keuangan dengan ini resmi melantik Saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Saya percaya Saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan," kata Purbaya Gedung Kemenkeu, Jumat (27/3/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Purbaya juga menilai Robert memiliki bekal pengalaman dan kompetensi yang kuat untuk mengemban jabatan Sekjen Kemenkeu.

"Pak Robert Leonard Marbun kalau kita lihat, juga datang dengan fondasi yang kuat. Beliau punya latar belakang akademik yang lengkap, hubungan internasional, sampai ekonomi. Dari segi karier juga sama. Pernah di pengawasan dan penegakan hukum. Pernah memimpin wilayah. Pernah di fungsi internasional, sampai kebijakan penerimaan negara,” jelas Purbaya.

Purbaya menambahkan, pengalaman tersebut merupakan kombinasi antara kemampuan lapangan, kebijakan, dan koordinasi yang dinilai penting, mengingat posisi Sekjen membutuhkan sosok yang memahami operasional, kebijakan, serta mampu menyatukan berbagai fungsi dalam organisasi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menilai Indonesia masih berada dalam kondisi aman dari potensi darurat energi meski konflik antara AS-Israel dan Iran terus meningkat.

Ia menyampaikan, hingga saat ini pemerintah belum memiliki rencana untuk mengubah postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 maupun kebijakan subsidi energi yang berlaku.

“APBN kita masih tahan. Saya enggak akan ubah APBN atau subsidi yang ada sampai titik yang mungkin nanti harga minyaknya tinggi sekali,” ujar Purbaya di kantornya, Rabu (25/3/2026).

Sebagai perbandingan, Filipina telah menetapkan status darurat energi nasional sejak 24 Maret 2026 akibat gangguan pasokan bahan bakar yang dipicu konflik di Timur Tengah.

Menanggapi kondisi tersebut, Purbaya memastikan posisi fiskal Indonesia masih cukup solid untuk meredam tekanan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Dengan asumsi harga minyak yang masih terkendali, ia menilai belum diperlukan penyesuaian kebijakan dalam waktu dekat.

Ia juga menekankan bahwa status darurat energi tidak hanya ditentukan oleh kenaikan harga, melainkan lebih pada terganggunya pasokan. Dalam konteks Indonesia, pasokan energi dinilai masih terjaga.

“Darurat energi itu bukan di APBN. Maksudnya kalau suplainya berhenti, itu yang saya takut. Bukan harganya, tapi kalau suplainya nggak ada. Sekarang ini masih ada suplai, jadi belum bisa dibilang darurat,” jelasnya.

Pemerintah, lanjutnya, akan terus mencermati perkembangan global, khususnya dampak konflik Timur Tengah terhadap rantai pasok energi. Ia menegaskan pentingnya kewaspadaan tanpa terburu-buru mengambil kebijakan.

“Maksudnya darurat energi adalah kalau misalnya suplainya berhenti, itu yang saya takut. Bukan harganya, suplainya enggak ada. Ini kan masih ada suplainya. Jadi kalau bilang darurat enggak. Tapi kita harus siap-siap terus ke depan,” kata Purbaya.

Terkait subsidi BBM, ia memastikan belum ada rencana perubahan dalam waktu dekat. Pemerintah memilih menjaga stabilitas kebijakan sambil menunggu perkembangan situasi global.

“Setahu saya enggak ada (perubahan kebijakan). Jadi saya bilang, jangan diganggu dulu anggaran. Ini masih terlalu dini,” jelasnya.