PT Tak Bisa Lagi Pakai Aturan PPh Final 0,5%, Ini Penjelasan Bos Pajak

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa badan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbentuk perseroan terbatas (PT) dan persekutuan komanditer (CV) yang tidak lagi memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5% akan dikenai pajak berdasarkan laba bersih, bukan omzet.

Penegasan tersebut disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

Menurut Bimo, perubahan skema perpajakan tersebut tidak serta-merta membuat beban pajak pelaku usaha menjadi lebih besar. Sebab, dalam mekanisme umum, penghitungan pajak dilakukan berdasarkan penghasilan neto atau laba bersih setelah dikurangi biaya operasional yang diperkenankan.

“Beralih ke mekanisme umum tidak otomatis membuat beban pajak menjadi lebih besar,” ujar Bimo dikutip dari laman Direktorat Jenderal Pajak, Selasa (10/6/2026).

Melalui aturan terbaru itu, pemerintah mengeluarkan CV dan PT dari kelompok penerima fasilitas PPh final 0,5%. Kini, fasilitas tersebut hanya dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi, perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang, dan koperasi.

Sebelumnya, skema pajak final 0,5% juga dapat digunakan oleh CV, firma, PT, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Bimo menuturkan, kebijakan baru tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menyempurnakan sistem insentif perpajakan agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan bagi pelaku UMKM.

Bimo menjelaskan, penyempurnaan aturan dilakukan agar UMKM memiliki ruang yang lebih luas untuk tumbuh dan berkembang tanpa dibebani administrasi perpajakan yang rumit.

“Kebijakan ini dirancang untuk memastikan UMKM mendapatkan ruang yang luas untuk tumbuh, menggerakkan ekonomi daerah, dan menciptakan lapangan kerja tanpa terbebani oleh administrasi perpajakan yang rumit,” ujar Bimo.

Dalam aturan terbaru tersebut, pemerintah tetap mempertahankan batas omzet maksimal sebesar Rp 4,8 miliar per tahun bagi pelaku usaha yang dapat memanfaatkan fasilitas tarif PPh final 0,5%.

Selain itu, ketentuan pembebasan pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi dengan omzet hingga Rp 500 juta per tahun juga tetap berlaku.

Pemerintah juga memberikan kemudahan berupa pemanfaatan tarif PPh final 0,5% tanpa batas waktu bagi kelompok wajib pajak yang memenuhi syarat. Sementara itu, koperasi dapat menikmati fasilitas tersebut selama empat tahun sejak terdaftar.

“Hal ini bertujuan agar pelaku usaha fokus mengembangkan bisnis tanpa beban administrasi,” tutur Bimo.

Selain mengatur kembali penerima fasilitas PPh final 0,5%, pemerintah juga menyiapkan langkah untuk mencegah potensi penyalahgunaan insentif pajak.

Salah satu praktik yang menjadi perhatian adalah upaya memecah usaha menjadi beberapa entitas atau mendirikan badan usaha baru hanya untuk tetap menikmati tarif pajak yang lebih rendah.

Menurut pemerintah, langkah pengawasan tersebut diperlukan agar fasilitas perpajakan benar-benar dinikmati oleh pelaku usaha yang sedang berkembang dan membutuhkan dukungan untuk naik kelas.

Dengan kebijakan yang lebih terarah, pemerintah berharap insentif pajak dapat mendorong UMKM meningkatkan kapasitas usaha, memperkuat daya saing, dan menciptakan lapangan kerja baru.

“Pemerintah ingin hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi sebagai mitra yang mendampingi perjalanan para pelaku usaha. Kami ingin memastikan UMKM kita bertransformasi menjadi usaha yang semakin kuat, mandiri, dan memiliki daya saing tinggi,” ujar Bimo.

Melalui perubahan aturan ini, pemerintah menargetkan sistem perpajakan yang lebih adil sekaligus mampu mendukung pertumbuhan UMKM sebagai salah satu tulang punggung perekonomian nasional.