Prabowo Teken Inpres Pengadaan Jagung, Bulog Wajib Kuasai 1 Juta Ton Tahun Ini

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahum 2025 tentang tentang Pengadaan dan Pengelolaan Jagung Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah (CJP). Perum Bulog mendapat tugas menyerap 1 juta ton jagun pada 2025 ini.

Inpres itu juga mengatur harga pembelian oleh Bulog. Ditetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 5.500 per kilogram (kg) dengan kadar air 18 sampai 20 persen.

"Tentu kita patut bersyukur karena produksi jagung dalam negeri terus meningkat pesat. Bahkan kita sudah mulai dapat ekspor jagung. Ini karena visi Presiden Prabowo tidak hanya swasembada saja, tapi Indonesia harus mampu jadi lumbung pangan dunia," ucap Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam keterangannya, dikutip Selasa (24/6/2025).

Pelaksanaan pengadaan tersebut oleh Perum Bulog berdasarkan penugasan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas). Inpres juga meminta Bulog melakukan pengolahan jagung hasil serapan menjadi sesuai standar kualitas CJP.

Adapun serapan jagung dalam negeri oleh Bulog per 20 Juni 2025 telah mencapai 50.490,03 ton. Upaya percepatan terus dilakukan di berbagai wilayah penghasil jagung melalui kolaborasi aktif dengan Bulog, dinas pangan provinsi serta kabupaten/kota.

Bapanas akan memilkki peran sentral dalam penyelenggaraan CJP. Diantaranya mencakup perencanaan anggaran, penetapan harga pembelian dan standar mutu, penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan, hingga pemberian penugasan kepada Bulog dalam pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran jagung.

Sebelumnya, dalam pidato Presiden Prabowo pada St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025 di Rusia (20/6/2025), komoditas jagung termasuk yang ditargetkan dapat mencapai swasembada, sehingga dapat menjadi andalan ekspor Indonesia.

"Saya sangat yakin bahwa kita (Indonesia) akan mencapai tujuan kita dalam beberapa tahun. Saya telah menetapkan targetnya 4 tahun swasembada pangan dan (ternyata) bahwa Indonesia bisa swasembada pangan dalam 1 tahun ini. (Selanjutnya) kita akan mencapainya dalam beberapa tahun ke depan, (menjadi) eksportir utama beras dan jagung," ucap Presiden Prabowo Subianto.

Dengan penguatan cadangan yang andal dan sistem distribusi yang tertata, ketahanan pangan nasional diharapkan semakin kokoh di tengah tantangan iklim dan dinamika pasar global. Upaya pencapaian swasembada jagung ini mendapat dukungan penuh dari lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, hingga TNI dan Polri.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengubah syarat penyerapan jagung hasil produksi lokal oleh Perum Bulog. Guna mendukung itu, dia pun meminta Kementerian Keuangan mengucurkan dana Rp 6 triliun kepada Bulog.

Zulkifli menyampaikan Bulog perlu menyerap jagung hasil produksi lokal dengan harga Rp 5.500 per kilogram. Mulanya, harga itu berlaku untuk jagung usia panen, namun kemudian diubah dengan ketentuan kadar air 18-20 persen.

"Jagung ya, dulu kita sudah putuskan sebetulnya harga Rp 5.500 (per kilogram) itu harga waktu usia panen, cuma ada kesulitan, ada kendala dan sebagainya. Maka disepakati tadi diperlukan rafaksi antara 18-20 (persen) kader air itu harganya Rp 5.500," ungkap Zulkifli usai Rapat Koordinasi Terbatas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Tugas penyerapan hasil panen jagung lokal itu akan diemban Perum Bulog dengan volume 1 juta ton. Guna mendukung tugas itu, diperlukan dana sekitar Rp 6 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Soal kebutuhan dana ini, Zulkifli meminta Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Luky Alfirman untuk mengalokasikannya ke Bulog. Angka Rp 6 triliun termasuk juga menghitung biaya distribusi dan kebutuhan lainnya dalam rangka menjalankan penugasan pemerintah.

"Diminta tadi dari Dirjen Anggaran c.q Kementerian Keuangan untuk segera memberikan anggaran kepada Bulog untuk (menyerap) 1.000.000 (ton jagung). Berarti kalau 1.000.000 (ton) dikali Rp 5.500, kira-kira Rp 6 triliun," kata dia.

"Nah Bulog akan bisa bekerja kalau sudah ada anggarannya, anggarannya belum ada, jadi kita minta, ya sudah ada Dirjen anggaran disini," imbuh Zulkifli Hasan .