Pemerintah Kaji Bea Keluar Nikel Olahan, Target Tambah Penerimaan Negara

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berencana menambah penerimaan negara dari sektor energi melalui kebijakan baru di industri nikel. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, salah satu langkah yang tengah dikaji adalah penerapan bea keluar atau pajak ekspor terhadap produk hasil hilirisasi nikel.

“Salah satu di antaranya karena kita dorong untuk pengenaan pajak ekspor terhadap hasil hilirisasi,” ujar Bahlil di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (27/3/2026).

Bahlil menjelaskan, saat ini pemerintah masih menghitung skema dan formulasi yang tepat sebelum kebijakan tersebut diterapkan.

Fokus kajian diarahkan pada produk Nickel Pig Iron (NPI), yang merupakan salah satu turunan dari pengolahan nikel.

“NPI produk daripada nikel lagi kita menghitung. Ini lagi kita menghitung ya. Sekali lagi, saya lagi menghitung tentang formulasi daripada pengenaan pajak NPI-nya,” jelasnya.

Kebijakan ini diharapkan dapat mengoptimalkan nilai tambah dari hilirisasi nikel sekaligus meningkatkan kontribusi sektor energi terhadap kas negara.

Sebelumnya, Pemerintah menargetkan kebijakan bea keluar (BK) untuk komoditas batu bara mulai berlaku efektif pada 1 April 2026. Rencana ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan penerimaan negara di tengah tingginya harga komoditas global.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa penerapan kebijakan tersebut masih menunggu hasil rapat final lintas kementerian dan lembaga.

“Seharusnya kalau besok jadi (rapat), ya (berlaku) 1 April. Kalau besok jadi. Belum tahu kan, kan masih mau saya rapatin dulu,” kata Purbaya, Rabu (25/3/2026).

Selain batu bara, pemerintah juga tengah menyiapkan aturan serupa untuk komoditas nikel. Kebijakan ini telah mendapat persetujuan Presiden, namun masih memerlukan pembahasan teknis lanjutan sebelum resmi diterapkan.

Rapat koordinasi terkait detail kebijakan akan digelar di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Purbaya menegaskan, besaran tarif bea keluar belum dapat diumumkan karena masih dalam tahap finalisasi.

“Angka (bea keluar) sudah diputuskan oleh Presiden, tetapi kan rapatnya bisa diskusikan dahulu baru kita bisa keluarkan seperti apa nanti. (Batu bara) jelas akan dikenakan bea keluar sesuai dengan arahan Presiden,” ungkapnya.

Pemerintah membuka peluang percepatan implementasi bea keluar batu bara, terutama jika harga komoditas tersebut terus menunjukkan tren kenaikan di pasar global.

Menurut Purbaya, kondisi harga yang tinggi menjadi momentum strategis untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.

“Kita lihat seperti apa kondisi industrinya, tetapi kalau kepepet bisa (diterapkan lebih cepat)," tuturnya.

Meski demikian, rencana kebijakan ini mendapat respons kurang positif dari pelaku industri tambang. Mereka menilai bea keluar berpotensi menambah beban di tengah dinamika pasar.

"Mereka (pelaku industri) pasti enggak setuju. Tapi kan harga batu bara tinggi sekali. Sekarang 135 (dolar AS per ton) lebih," ujar Purbaya Yudhi Sadewa.