Pasokan Bahan Baku Plastik Indonesia Terhambat Perang AS-Iran, Pengusaha Terhimpit

Liputan6.com, Jakarta - Industri plastik di Indonesia tengah mengalami kesulitan pasokan bahan baku imbas perang Amerika Serikat (AS)-Israel melawan Iran. Kebutuhan bahan baku meningkat sedangkan distribusinya tertahan.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono mengatakan, ketegangan di Timur Tengah yang berujung penutupan Selat Hormuz langsung berdampak ke Industri Tanah Air. 

Tekanan biaya, risiko keterlambatan pasokan, hingga fluktuasi harga membuat pelaku industri kini berada dalam fase bertahan. “Jadi kita nyebutnya sekarang adalah survival mode,” kata Fajar dalam keterangan resmi, Rabu (22/4/2026).

Ditutupnya Selat Hormuz mengharuskan pengusaha mencari sumber bahan baku lain, termasuk ke Afrika, Asia Tengah, hingga Amerika. Hanya saja, mengambil nafta, sebagai bahan baku plastik dari wilayah tersebut meningkatkan biaya distribusi dan waktu pengirimannya.

"Kalau kiriman nafta dari Middle East (Timur Tengah) ke Indonesia itu hanya 10 sampai 15 hari. Kemudian kalau dari luar itu paling cepat 50 hari,” ujarnya.

Pada saat yang sama, kebutuhan nafta untuk bahan baku biji plastik RI meningkat imbas ekspansi kapasitas produksi industri. “Kalau dari industri petrokimia, tahun 2024 catatannya memang sekitar 2,7 juta ton per tahun. Tapi di tahun 2025, karena ada pabrik baru, kebutuhan nafta kita itu sebenarnya sudah 4,5 juta ton,” jelasnya.

Cari Bahan Baku Alternatif

Fajar mengatakan, pelaku industri turut mencari alternatif bahan baku lain di tengah tersendatnya pasokan nafta. Ada kondensat dan liquified petroleum gas (LPG) yang bisa jadi pilihan

"Sekarang kita sudah bisa mencari alternatif bahan baku pengganti nafta, yaitu yang pertama adalah kondensat. Kemudian yang kedua adalah LPG,” ucapnya.

LPG meski dinilai memiliki potensi besar sebagai substitusi, kata Fajar, implementasinya masih terkendala regulasi, terutama terkait bea masuk. Pelaku industri pun mendorong adanya penyesuaian kebijakan agar alternatif ini dapat dimanfaatkan secara lebih kompetitif dan berkelanjutan.