Menteri ESDM Bakal Tambah Larangan Ekspor Komoditas Tambang, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) sedang mengkaji menambah jenis komoditas tambang yang dilarang untuk diekspor. Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, larangan ekspor mineral mentah akan membuka keran investasi hilirisasi di dalam negeri, hal ini yang terjadi ada industri nikel di Indonesia.

Hal itu disampaikan Menteri Bahlil saat acara Indonesia Economic Outlook (IEO) 2026 yang digelar di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat, 13 Februari 2026 dikutip dari Antara.

Melalui paparannya, dampak hilirisasi terhadap nilai tambah produk nikel menunjukkan peningkatan. Pada 2017, ekspor produk turunan nikel senilai USD 3,3 miliar.

Setelah penerapan larangan ekspor nikel pada 2020, nilai ekspor produk turunan nikel mencapai USD 33,9 miliar pada 2024.

"Silakan teman-teman mau bangun investasi di dalam negeri. Sudah cukup negara kita ini dijajah oleh Belanda 3,5 abad,” kata Bahlil.

Melihat progres hilirisasi nikel, Bahlil berupaya untuk mereplika keberhasilan tersebut kepada komoditas tambang lainnya. Salah satu langkah yang telah ia tempuh adalah berkomunikasi dengan CEO Danantara Rosan Roeslani.

“Ada 18 komoditas yang sudah kami serahkan (sebagai Satgas Hilirisasi), dan beliau sekarang mau menjalankan dua-tiga bulan lagi ke depan. Dan kami ada membuat lagi beberapa komoditas lain untuk kita dorong,” ujar Bahlil yang juga merupakan Ketua Satgas Hilirisasi.

Bahlil menyerahkan dokumen prastudi kelayakan 18 proyek prioritas hilirisasi dan ketahanan energi nasional kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 22 Juli 2025.

Lalu, pada Februari 2026, enam dari 18 proyek hilirisasi telah memasuki tahap pembangunan yang ditandai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking).

Bahlil menuturkan, telah merumuskan beberapa proyek hilirisasi tambahan di luar 18 proyek hilirisasi yang telah menjadi prioritas pemerintah.

"Kami sebagai ketua satgas juga sudah merumuskan beberapa program hilirisasi baru tambahan, karena (yang) kita dorong adalah bagaimana bisa semua kebutuhan dalam negeri, yang selama ini kita impor, itu bisa kita produksi dalam negeri, dan sekaligus untuk penciptaan nilai tambah," ujar Bahlil selepas rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu, 11 Februari 2026.