Menteri Ekraf Dorong Pembentukan Dinas Ekonomi Kreatif Daerah untuk Percepat Pertumbuhan dan Lapangan Kerja

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf), Teuku Riefky Harsya, mendorong setiap kepala daerah agar membentuk Dinas Ekonomi Kreatif sebagai langkah strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di tingkat lokal. Hal ini disampaikan saat memberikan pembekalan pada Orientasi Kepemimpinan (Retret Gelombang II) di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Jawa Barat, Selasa (24/6/2025).

“Kita harus melihat bahwa ekonomi kreatif akan menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang dimulai dari daerah,” ujar Riefky dalam keterangan tertulis, Rabu (25/6/2025).

Ia merujuk pada Asta Cita poin ketiga, yang menegaskan komitmen pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan memperkuat infrastruktur.

Menurut Riefky, potensi ekonomi kreatif di daerah sangat besar dan kepala daerah memiliki peran penting untuk menemukannya serta mengembangkannya. Sesuai UU No. 24 Tahun 2019, ekonomi kreatif adalah hasil nilai tambah dari kreativitas manusia, berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, atau teknologi.

Riefky juga menekankan urgensi pembentukan kelembagaan ekonomi kreatif yang terstruktur di daerah. “Dinas ini bisa berdiri secara mandiri atau tergabung dengan dinas lain. Yang penting, fungsinya jelas dalam menggerakkan ekonomi kreatif daerah,” tegasnya.

Ia juga menyoroti bahwa setiap subsektor ekraf memiliki tantangan dan arah kebijakan berbeda. Oleh karena itu, dibutuhkan lembaga pengelola kekayaan intelektual dan struktur kelembagaan di tingkat provinsi agar target kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB nasional sebesar 8,0–8,4% bisa tercapai.

“Tujuan utamanya adalah membangun ekosistem ekonomi kreatif yang terintegrasi, meningkatkan pendapatan daerah, menyerap tenaga kerja berkualitas, dan mendorong transformasi ekonomi lokal melalui peningkatan PDRB,” jelas Riefky.

Senada dengan Riefky, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT), Yandri Susanto, menambahkan bahwa pembangunan desa menjadi kunci pemerataan ekonomi. Ia menegaskan pentingnya sinergi antar kementerian dalam memperluas ekonomi kreatif hingga ke pelosok desa.

“Lewat program Desa Ekspor, Desa Wisata, Desa Ketahanan Pangan, Koperasi Merah Putih, hingga BUMDes, kita bisa memperkuat desa sebagai motor ekonomi bangsa. Bangun desa, bangun Indonesia,” ujar Yandri.

Turut hadir dalam sesi tersebut, Wakil Menteri PUPR Diana Kusumastuti, yang membahas pengembangan wilayah dengan pendekatan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara seimbang. Moderator acara adalah Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, yang juga memfasilitasi sesi tanya jawab dengan peserta.

Retret ini berlangsung selama 5 hari, dari tanggal 22 hingga 26 Juni 2025, dan diikuti oleh 87 kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tujuannya adalah menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan visi pembangunan nasional.

Menteri Riefky hadir bersama tim dari Kemenparekraf, antara lain Sekretaris Kementerian Dessy Ruhati, Deputi Strategis Cecep Rukendi, dan Direktur Fasilitasi Infrastruktur Fahmy Akmal. Sesi juga dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan ratusan praja IPDN.