Menhub Soal Penyebab Kebakaran KMP Putri Yasmin: Tunggu Investigasi KNKT

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi tak ingin buru-buru menyimpulkan penyebab kebakaran KMP Putri Yasmin di perairan Bali, Rabu, 12 Agustus 2026.  Dia masih menunggu proses investigasi yang dilakukan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

Diketahui, KMP Putri Yasmin menjadi kejadian kebakaran terbaru yang melibatkan kapal di kawasan perairan. Dudy menjelaskan kapal tersebut sebelumnya telah dinyatakan laik laut per Juni 2026.

"Kami tidak ingin mendahului hasil investigasi. Yang terpenting, penyebab kejadian ini nantinya dapat diketahui secara jelas dan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan keselamatan pelayaran," kata Dudy dalam keterangan resmi, Kamis (13/8/2026).

"Satu hal perlu diketahui, KMP Putri Yasmin dalam kondisi laik melaut berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir yang dilakukan pada bulan Juni 2026,” imbuhnya.

Dudy juga menyampaikan operasi penyelamatan akan dilakukan hingga 7 hari ke depan. Posko aduan masyarakat juga telah dibuka. Karena itu, apabila ada masyarakat yang merasa kehilangan keluarga, diharapkan segera melaporkan informasi tersebut kepada petugas posko.

“Seperti yang kita ketahui, perairan Lombok memiliki karakter arus yang cukup kuat, sehingga saat terjadi kecelakaan, diperlukan reaksi yang sangat cepat untuk penyelamatan. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses evakuasi ini,” ujar Dudy.

Menhub Evaluasi Soal Jumlah Penumpang

Sebelumnya, Dudy Purwagandhi menyoroti adanya perbedaan data korban kebakaran KMP Putri Yasmin di perairan Bali, Rabu, 12 Agustus 2026. Dia menegaskan segera melakukan evaluasi terhadap temuan tersebut.

Dudy akan meminta verifikasi penuh terhadap kemungkinan perbedaan data manifest penumpang KMP Putri Yasmin dengan jumlah korban yang berhasil dievakuasi. Perbedaan data merupakan temuan serius yang akan ditindaklanjuti melalui proses investigasi secara komprehensif.

“Untuk diketahui, ketika kapal mengajukan surat izin berlayar, pada umumnya jumlah penumpang sudah didaftarkan. Namun demikian, sebelum kapal benar-benar berlayar, biasanya ada penambahan penumpang yang tidak dilaporkan," kata Dudy dalam keterangan resmi, dikutip Kamis, 13 Agustus 2026.

"Inilah yang menjadi bahan evaluasi, walaupun surat izin berlayar sudah diterbitkan, penambahan jumlah penumpang harus tetap dilaporkan,” tegas dia.