Ketua Umum HKTI Yakin RI Capai Ketahanan Pangan dalam Satu Rantai Komando

6 hours ago 5

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono meyakini, Indonesia bisa mencapai target ketahanan pangan dalam satu rantai komando. Keyakinan itu muncul setelah dirinya didaulat menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) periode 2025-2030.

Sudaryono mengatakan, pasca era reformasi, belum ada satupun Ketua Umum HKTI yang merupakan pejabat negara setingkat wakil menteri.

"Ini adalah yang pertama. Saya yakin dan percaya dengan keaktifan rekan-rekan di HKTI, ditambah juga keaktifan birokrasi di Kementerian Pertanian, termasuk kami yang didaulat sebagai Ketua Umum, di sisi lain juga adalah Wakil Menteri, saya merasa ini nambah pasukan," ujarnya di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (25/6/2026).

Ia lantas berkomitmen, HKTI bersama Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian, hingga pelaku pertanian bakal berjalan beriringan untuk mengejar target swasembada pangan.

"Itu artinya ketambahan pasukan dalam satu rantai komando. Bukan beda komando, ini satu rantai komando. Satu ketua, satu policy, satu kebijakan, satu perintah, satu surat edaran," ungkap dia.

"Insya Allah dengan begini yang menjadi keinginan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, bapak Prabowo Subianto bisa kita capai. Swasembada pangan, ketahanan pangan, dan kedaulatan pangan bagi bangsa kita," tegasnya.

Tak hanya itu, Sudaryono pun berkomitmen untuk meningkatkan tarif hidup dari para petani. Seraya mendongkrak produktivitas pertanian nasional, sehingga Indonesia tak lagi bergantung pada impor beras dan komoditas pangan lainnya.

"Tidak perlu impor. Yang baik kalau bisa kita ekspor, dan seterusnya. Dengan memperhatikan tentu saja kesejahteraan petani menjadi unsur penting dalam perjuangan ini," pungkas Sudaryono.

Masuki Era Baru, Wamentan: HKTI Harus Aktif dan Jadi Bagian dari Pemerintah

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengajak seluruh jajaran Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) untuk mengambil peran aktif dalam mendukung program pemerintah.

Ia menegaskan momentum Munas harus menjadi awal baru bagi HKTI untuk menjadi lebih kuat dan strategis, tidak hanya sebagai organisasi petani, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam mencapai kedaulatan pangan.

 "Saya mengajak Bapak dan Ibu semua yang ada di HKTI, baik di DPN, di Dewan Penasehat, di Dewan Pakar, dan juga termasuk HKTI yang ada di daerah. Kita harus punya peran aktif. Bagaimana caranya? harus punya visi, ikut bersama-sama dengan kita, dan menjalankan atau mengeksekusi," kata Sudaryono dalam Sarasehan Musyawarah Nasional X HKTI dan Kongres Tani Indonesia, di Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (25/6/2025).

Sudaryono menyebutkan HKTI kini telah memasuki era baru dengan bersatunya berbagai faksi dalam tubuh organisasi.

Dia menuturkan, ini menjadi tonggak penting yang menandai komitmen bersama untuk menjadikan HKTI lebih kuat dan tidak terpisah dari kebijakan pemerintah.

"Dulu HKTI selalu terpisah dengan pemerintah.Kita ingat dari Munas-Munas yang terdahulu selalu, kalau Munas selalu susah cari ongkosnya. Hari ini adalah lembaran baru yang baik bagi HKTI," ujar dia.

Ia menekankan, HKTI tidak boleh hanya sekadar hadir, tapi harus menunjukkan kontribusi nyata. Salah satunya adalah dengan menyelaraskan program kerja HKTI dengan program strategis pemerintah, terutama di sektor pertanian.

Dorong Litbang, Benih Unggul, dan KPI di HKTI

Sudaryono mendorong HKTI untuk tidak hanya menjadi organisasi yang bersifat seremonial. Ia menekankan pentingnya memiliki badan penelitian dan pengembangan (litbang), memproduksi benih unggul, serta menyediakan pupuk organik yang dapat dikomersialisasikan.

"HKTI yang bersatu ini akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program pemerintah sehingga harus mau, harus aktif, dan tidak boleh begini-begini saja. Kalau yang lalu mungkin kurang optimal, maka di periode yang akan datang lima tahun ini harus optimal," ujarnya.

Sudaryono juga mengusulkan agar program-program HKTI dilengkapi dengan indikator kinerja (KPI) serta pengawasan yang jelas. Setiap program harus ada mandornya, harus ada timeline, ada tanggung jawabnya.

Read Entire Article
Kaltim | Portal Aceh| | |