Usai Kecelakaan KRL, Pemerintah Bakal Kebut Perbaikan 1.800 Perlintasan Kereta Api

Liputan6.com, Jakarta - Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kecelakaan KRL yang terjadi di Bekasi Timur. Ia mengatakan telah meninjau langsung lokasi kejadian sejak malam hari untuk memastikan penanganan berjalan.

“Sebetulnya kan bahwa memang, teman-teman sekalian pertama-tama tentu kita dari semalem juga saya ke sana ya kita turut berduka cita dan prihatin terhadap kecelakaan yang terjadi ini,” ujar Dony kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (28/4/2026).

Menurut Dony, upaya peningkatan keselamatan transportasi sebenarnya telah masuk dalam program kerja pemerintah tahun ini. Salah satu fokusnya adalah perbaikan sekitar 1.800 perlintasan kereta api, termasuk pemasangan pintu pengaman guna meminimalkan risiko kecelakaan.

Ia menegaskan, kejadian ini menjadi momentum untuk mempercepat langkah-langkah perbaikan tersebut, dengan menempatkan aspek keselamatan sebagai prioritas utama. Evaluasi tidak hanya dilakukan pada infrastruktur, tetapi juga mencakup sistem keamanan secara keseluruhan dalam transportasi massal.

“Apalagi dengan kejadian ini kita melakukan evaluasi total terhadap keamanan daripada transportasi massal kita dan itu akan banyak tambahan juga untuk keseluruhan dari proses keamanan yang kita dan juga kita akan evaluasi,” jelasnya.

Selain itu, Dony memastikan evaluasi juga akan menyasar aspek manajemen serta penyebab insiden. Ia menyebut proses tersebut akan melibatkan pihak berwenang, sementara dari sisi BP BUMN tetap melakukan penelaahan internal terhadap dampak dan langkah perbaikan ke depan. 

Sebelumnya, Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Said Aqil Siradj menegaskan bahwa pembangunan palang pintu perlintasan sebidang bukan kewenangan KAI. Tanggung jawab tersebut berada pada pemerintah daerah (Pemda).

Hal ini disampaikan Said Aqil merespons terkait kecelakaan yang terjadi di dekat Stasiun Bekasi sebelum KA Argo Bromo menabrak KRL karena adanya mobil tertemper kereta di perlintasan sebidang pada Senin, 27 April malam.

“Yang jelas, palang pintu sebidang itu bukan kewajiban KAI. Ini banyak orang yang tidak tahu, membikin palang pintu bukan kewajiban KAI, bukan,” kata Said Aqil usai menjenguk korban kecelakaan kereta di RSUD Bekasi, Selasa (28/4/2026).

Dia menjelaskan, kewenangan mengenai palang pintu berada pada pemerintah daerah dengan koordinasi kementerian terkait.

“(Tanggung jawab) pemerintah daerah, pemerintah setempat. Dinas Kemenhub berkoordinasi dengan kepala daerah, Kemendagri juga. Itu bukan kewajiban KAI,” ujar dia.

Said menilai masih banyak masyarakat yang keliru memahami peran KAI dalam pengelolaan perlintasan sebidang. Dia mengaku dirinya sendiri sebelumnya juga memiliki anggapan serupa sebelum menjabat sebagai Komut.

“Saya sendiri sebelum jadi Komut nggak paham, saya kira palang itu kewajiban KAI, bukan,” kata Said Aqil.

Menurutnya, peran KAI terbatas pada operasional kereta api bukan dalam kewenangan mengatur palang pintu.

“KAI itu kewajibannya cuma menjalankan kereta api, narik tiket, udah aja,” ujar Said.

Meski begitu, Said menyebut pihaknya tetap mendorong adanya kolaborasi lintas pemerintah untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang. Dia mencontohkan upaya koordinasi yang pernah dilakukan dengan pemerintah daerah di sejumlah wilayah.

“Waktu di Jawa Timur semua kumpul, bupati-bupati yang ada seberang sebidang itu. Waktu itu oke, kolaborasi ya, tapi ya belum dilaksanakan,” katanya.

Said Aqil juga menyinggung soal tingginya biaya pembangunan palang pintu sebagai salah satu kendala. “Bikin palang yang bagus itu Rp 3 miliar satu, ya bukan barang murah,” ujar Said.