Soal Anggaran Gaji Pegawai Kopdes Merah Putih, Begini Penjelasan Purbaya

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, skema pembiayaan untuk program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih telah disiapkan, termasuk anggaran kebutuhan gaji pegawai. Namun, ia mengaku tidak menerima laporan detail sebelumnya dari internal kementeriannya.

Dia menuturkan, pendanaan program tersebut tidak berasal dari tambahan anggaran baru, melainkan dari alokasi yang sudah tersedia di sejumlah kementerian dan lembaga terkait.

"Rupanya anak buah saya sudah rapat sama mereka. Tapi enggak pernah laporan. Jadi ya sudah, sudah tanda tangan itu. Jadi, karena pembiayaan clear. Jadi, karena pembiayaan clear,” ujar Purbaya kepada wartawan di kantornya, Senin (4/5/2026).

Ia menjelaskan, anggaran tersebut berasal dari porsi dana yang sebelumnya telah dialokasikan untuk pembentukan Kopdes Merah Putih, tetapi belum seluruhnya terealisasi karena proses pembentukan koperasi belum selesai.

"Kita akan alokasikan dari beberapa kementerian/lembaga terkait. Gini, itu kan Kopdes Merah Putih kan setahunnya dijatahkan berapa. Itu belum terbentuk semua kan? Di situ masih ada lebih uang yang bisa dipakai ke situ untuk sementara," tuturnya.

Terkait soal penugasan pegawai, di mana pada tahap awal mereka berada di bawah BUMN sebelum nantinya beralih menjadi petugas koperasi, Purbaya mengakui belum mengetahui soal itu.

"Enggak tahu. Saya belum diskusi tentang itu, jadi saya enggak tahu. Nanti salah ngomong,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah mulai mengungkap skema awal terkait gaji dan status kerja bagi 30.000 manajer Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes). Meski belum sepenuhnya rinci, kepastian masa penugasan sudah disampaikan.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyebut pembayaran akan dilakukan oleh Agrinas Pangan selama masa awal penugasan. Namun, pemerintah belum membeberkan secara detail sumber anggaran maupun mekanisme pendanaannya.

"Sementara skema gaji nanti akan disampaikan ke Keuangan pada saatnya. Dan nanti itu karena Agrinas, tentu Agrinas Pangan yang akan membayar. Tapi uangnya dari mana tentu nanti skema berikutnya akan kita jelaskan,” ujar dia di Kemenko Pangan, Senin (4/5/2026).

Ia mengatakan, para manajer akan bekerja di bawah Agrinas Pangan selama dua tahun pertama. Setelah itu, status mereka akan dialihkan menjadi petugas koperasi di daerah.

 "Jadi dua tahun di Agrinas setelah itu akan menjadi petugas koperasi,” ujar Zulkifli.

Sebelumnya, 483.648 pelamar dinyatakan lolos seleksi administrasi dalam rekrutmen Manajer Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Para peserta tersebut berhak mengikuti tahap seleksi berikutnya.

Zulkifli Hasan menyebut animo masyarakat terhadap program ini sangat tinggi, bahkan melampaui ekspektasi pemerintah.

“Pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi sebanyak 483.648 orang,” ujar Zulkifli Hasan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Senin, 4 Mei 2026.

Pemerintah membuka total 35.476 formasi, terdiri dari 30.000 posisi manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) serta 5.476 pegawai untuk koperasi kampung nelayan.

Hingga penutupan pendaftaran pada 25 April 2026, jumlah pelamar tercatat mencapai 639.732 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 487.819 pelamar telah melengkapi dokumen administrasi.

Zulhas menilai kehadiran koperasi desa akan menjadi ujung tombak dalam memperbaiki rantai distribusi yang selama ini dinilai merugikan petani.

“Peran mereka penting untuk memotong rantai tengkulak yang kerap menekan harga di tingkat petani dan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, koperasi juga diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di desa. Koperasi akan berfungsi sebagai pembeli hasil produksi warga (offtaker), terutama ketika harga pasar jatuh di bawah ketentuan pemerintah.

Sebagai contoh, pada komoditas gabah, koperasi dapat menyerap hasil panen ketika harga di tingkat petani turun, sehingga memberikan kepastian harga dan perlindungan dari fluktuasi pasar.

Tak hanya itu, koperasi desa juga akan menjadi simpul distribusi berbagai program pemerintah, mulai dari bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), subsidi pupuk, hingga distribusi gas elpiji agar lebih tepat sasaran.

“Bantuan tidak lagi bergantung kedekatan, tapi benar-benar diberikan kepada yang berhak,” kata Zulhas.

Di sisi lain, pemerintah mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan rekrutmen Kopdes Merah Putih.

Modus yang beredar antara lain penyebaran tautan palsu hingga permintaan sejumlah uang dengan janji kelulusan.

Zulhas menegaskan bahwa seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya dan tidak ada jalur khusus.

“Satu-satunya informasi resmi hanya melalui portal panselnas. Kalau ada yang minta uang atau menjanjikan kelulusan, itu penipuan,” tegasnya.