Satgas PHK Harus Jadi Problem Solver di Tengah Tekanan Ekonomi Global

Liputan6.com, Jakarta - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengapresiasi langkah pemerintah memperkuat perlindungan buruh lewat Satgas PHK. Namun, kebijakan ini diminta tidak menambah beban baru bagi dunia usaha.

Sekretaris Jenderal BPP HIPMI sekaligus Ketua Umum ASPEBINDO, Anggawira, menilai kebijakan pemerintah yang diumumkan dalam momentum May Day menunjukkan langkah positif dalam memperkuat perlindungan tenaga kerja di tengah tekanan ekonomi global yang masih berlangsung.

Menurutnya, kebijakan tersebut mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap pekerja sekaligus upaya menjaga stabilitas ketenagakerjaan nasional. Salah satu langkah yang disoroti adalah pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK), yang dinilai menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin mengantisipasi potensi gelombang PHK yang lebih besar.

“Secara prinsip, kami melihat langkah pemerintah ini positif dari sisi keberpihakan sosial, terutama dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan di tengah tekanan ekonomi global. Pembentukan Satgas PHK misalnya, menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja yang lebih besar,” ujar Anggawira kepada Liputan6.com, Minggu (3/5/2026).

Di sisi lain, Anggawira menegaskan bahwa dunia usaha saat ini juga berada dalam tekanan yang tidak ringan, mulai dari kenaikan biaya energi, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga permintaan pasar yang belum sepenuhnya pulih. Oleh karena itu, ia menekankan agar kebijakan yang diterapkan tidak justru menambah beban baru bagi pelaku usaha.

“Satgas PHK harus berfungsi sebagai problem solver, bukan sekadar pengawas atau bahkan ‘penekan’ bagi pelaku usaha. Dunia usaha saat ini juga menghadapi tekanan: biaya energi, pelemahan rupiah, dan demand yang belum pulih penuh,” jelasnya.

Selain Satgas PHK, ia juga menyoroti kebijakan perlindungan pekerja ojek online yang dinilai sebagai langkah penting dalam menjawab dinamika ekonomi digital. Namun, ia mengingatkan bahwa desain kebijakan harus tetap mempertimbangkan fleksibilitas model bisnis platform agar tidak mengganggu ekosistem yang telah berjalan.

Sementara itu, terkait rencana pembatasan outsourcing, Anggawira menilai perlu kajian yang sangat hati-hati. Menurutnya, fleksibilitas tenaga kerja selama ini menjadi salah satu faktor yang menjaga daya tarik investasi di Indonesia, khususnya pada sektor padat karya.

Secara keseluruhan, ia menilai arah kebijakan pemerintah sudah berada di jalur yang tepat, namun membutuhkan implementasi yang presisi agar tidak menimbulkan dampak kontraproduktif terhadap dunia usaha maupun iklim investasi.