Prasetyo Hadi Ditunjuk Pimpin Satgas Mitigasi PHK

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi resmi ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Penunjukan tersebut merupakan hasil kesepakatan dalam rapat koordinasi antara pemerintah, pimpinan DPR, serikat pekerja, dan sejumlah pemangku kepentingan yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Prasetyo mengatakan dirinya dipercaya memimpin Satgas Mitigasi PHK karena dinilai mampu menjembatani koordinasi lintas kementerian, lembaga, dunia usaha, hingga organisasi pekerja.

“Semua bersepakat memohon kami untuk menjadi ketua Satgas Mitigasi PHK oleh karena dianggap dapat menjembatani berbagai pihak dan berbagai stakeholder (pemangku kepentingan) terkait,” kata dia.

Setelah melalui proses pembentukan selama sekitar satu tahun, Satgas Mitigasi PHK kini mulai menjalankan tugasnya. Langkah pertama yang dilakukan adalah memetakan berbagai persoalan di sektor industri yang berpotensi memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja.

Pemerintah berharap keberadaan Satgas tidak hanya mampu merespons PHK yang sudah terjadi, tetapi juga melakukan langkah antisipatif sehingga perusahaan dan pekerja dapat memperoleh solusi sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan.

Prasetyo menjelaskan Satgas Mitigasi PHK akan bekerja sama dengan Desk Ketenagakerjaan Polri dalam memantau perkembangan dunia usaha. Sinergi tersebut dilakukan melalui pertukaran informasi mengenai perusahaan yang berpotensi melakukan PHK maupun yang tengah menghadapi persoalan ketenagakerjaan.

Perusahaan yang terindikasi akan melakukan pemutusan hubungan kerja akan dipetakan satu per satu untuk dicari solusi yang tepat. Selain itu, Satgas juga akan memberikan perhatian kepada perusahaan yang telah melakukan PHK tetapi belum memenuhi kewajibannya kepada para pekerja.

“Kita mitigasi satu per satu karena permasalahan PHK tidak selalu berkenaan dengan masalah suplai bahan baku, misalnya, gas atau batu bara. Kadang-kadang juga ada permasalahan konflik internal manajemen perusahaan. Namun, apa pun itu penyebabnya, menjadi tugas kita untuk bersama-sama melakukan mitigasi,” kata dia.

Menurut Prasetyo, penyebab PHK sangat beragam sehingga diperlukan penanganan yang berbeda pada setiap kasus. Karena itu, pendekatan yang dilakukan Satgas akan disesuaikan dengan akar persoalan di masing-masing perusahaan.

Rapat koordinasi pembentukan Satgas Mitigasi PHK turut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah dan perwakilan serikat pekerja. Dari unsur pemerintah hadir Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal, serta perwakilan Desk Ketenagakerjaan Polri.

Sementara dari DPR RI hadir Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal.

Dalam kesempatan tersebut, Dasco menegaskan DPR berkomitmen mendukung langkah pemerintah dalam mencegah gelombang PHK melalui koordinasi yang lebih intensif.

“Nanti Satgas Mitigasi PHK, pihak pemerintah dan DPR, akan rutin bertemu untuk kemudian berkoordinasi. Hari-hari di DPR nanti akan dipimpin oleh Pak Cucun Syamsurijal,” kata Dasco.

Melalui koordinasi rutin antara pemerintah, DPR, aparat penegak hukum, dan perwakilan pekerja, Satgas Mitigasi PHK diharapkan mampu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan ketenagakerjaan sekaligus menjaga stabilitas dunia usaha dan melindungi hak-hak pekerja di tengah tantangan ekonomi yang masih dinamis.