Prabowo Minta Syarat Bahan Baku Tekstil Ditinjau, Barang Impor Ilegal Ditindak

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto meminta langkah perlindungan terhadap industri tekstil di Indonesia bisa dijaga. Termasuk kepastian bahan baku hingga penindakan barang impor ilegal.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkap aspek tersebut jadi sorotan pelaku usaha tekstil Tanah Air. Kepala Negara pun meminta adanya perbaikan.

 "Tadi ada beberapa catatan terkait dengan hambatan. Yang pertama tentu terkait dengan kemudahan bahan baku untuk masuk.  Bapak Presiden tadi meminta kita untuk me-review terkait dengan Pertek (Pertimbangan Teknis) dan yang lain," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Airlangga mengatakan, bahan baku berbasis kulit juga menjadi salah satu sorotan mengenai sertifikasi halal. "Nah, ini juga sangat diperlukan tidak hanya untuk industri tekstil tetapi juga untuk industri persepatuan," ucap dia.

Sejalan dengan itu, peredaran barang impor di sisi hilir juga diminta untuk diperketat. Utamanya, produk yang berasal dari impor kiloan atau balpres. Produk ini kerap ditemukan berupa barang atau pakaian bekas.

"Itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan. Karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garmen di dalam negeri," ucap dia.

Hapus PPN Buat Pegawai Kontrak

Airlangga menjelaskan, ada usulan untuk merelaksasi pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap tenaga kerja tambahan berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Terutama bagi pekerja pada musim produksi tertentu, di mana setiap musim tentu demand-nya berbeda.

"Tadi kami sampaikan bahwa kalau melakukan outsourcing terhadap perusahaan untuk yang membantu ini, di luar negeri tidak dikenakan perpajakan. Sehingga tadi Bapak Presiden juga menyatakan bahwa untuk PPN terkait dengan PKWT nanti kita carikan regulasi yang pas," terangnya.

Selain itu, Airlangga juga menyebut ada usulan evaluasi tarif PPN bagi perusahaan tekstil maupun garmen yang berorientasi ekspor. "Kemudian juga kami sampaikan terkait dengan garmen dan tekstil yang berorientasi untuk ekspor, tentu terkait dengan PPN-nya diminta untuk dapat juga dievaluasi untuk dapat dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan," jelas dia.