Pelaporan SPT WP Badan Diperpanjang, Denda dan Bunga Pajak Dihapus

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memperpanjang masa pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak Badan hingga 31 Mei 2026. DJP menghapus denda dan bunga atas pajak WP Badan tersebut.

Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-71/PJ/2026 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan Dalam Rangka Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2025. Ketentuan tersebut disebarkan dalam Pengumuman Nomor Peng-31/PJ.09/2026.

"Sampai dengan 1 bulan setelah tanggal jatuh tempo, diberikan penghapusan sanksi administratif, baik berupa denda maupun bunga," seperti dikutip dari surat pengumuman, Kamis (30/4/2026).

Denda dan bunga itu merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -Undang, dengan tidak diterbitkan Surat Tagihan Pajak.

"Dalam hal terhadap sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam angka 3 telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menghapuskan sanksi administratif dimaksud secara jabatan," seperti dikutip.

Ketentuan tersebut berlaku untuk wajib pajak Badan mengenai; a. pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun Pajak 2025; dan b. penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2025, adalah 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Nomenklatur 4 bulan setelah akhir tahun pajak berarti akhir April 2026. Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto memberikan relaksasi bagi WP Badan hingga 31 Mei 2026.

WP Badan tersebut melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk Tahun Pajak dan SPT untuk Bagian Tahun Pajak. Dalam hal WP Badan menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan, pembayaran PPh Pasal 29, dan pelunasan kwkurangan pembayaran dan/atau penyetoran PPh 29 atas SPT Tahun Pajak 2025 diberikan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto memutuskan akan memberikan relaksasi pelaporan surat pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Badan. SPT pajak bagi PPh Badan akan diperpanjang hingga 31 Mei 2026.

"Iya, relaksasi sampai 31 Mei," kata Bimo di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Menteng Dua, Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Dia mengatakan, aturan mengenai perpanjangan waktu SPT bagi wajib pajak Badan itu akan segera diteken hari ini. Adapun, relaksasi bagi WP Badan ini merupakan perintah langsung Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

"Tadi pagi saya sudah meminta arahan dari Pak Menteri dan beliau memberi arahan untuk mempertimbangkan relaksasi penyampaian SPT tahunan PPh Badan. Ini sedang kami olah untuk perpanjangan masa pelaporannya kami akan segera rilis," tutur dia.

Mulanya, batas akhir pelaporan SPT WP Badan adalah 30 April 2026, hari ini. Namun, kata Bimo, ada permintaan dari para wajib pajak untuk diberikan relaksasi pelaporan SPT melalui sistem Coretax.

"Jadi hari ini itu kami putuskan, mengingat banyak sekali animo untuk request perpanjangan, ada sekitar 4.000 request, 4.000 permohonan dari wajib pajak badan dalam rangka relaksasi. Kemudian juga ada permohonan dari masyarakat umum dan juga permohonan dari asosiasi intermediaris, tax intermediaris," jelas dia.

Masih Hitung

Sementara itu, Bimo turut mempertimbangkan relaksasi oembayaran pajak WP Badan. Namun, pihaknya masih lebih dahulu menghitung realisasi pembayaran pajak dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Data yang dikantonginya, pertumbuhan pajak mencapai 18% dalam periode Januari-29 April 2026. Hanya saja, dia ingin memastikan betul hingga 30 April 2026, sebetul diputuskan perpanjangan.

"Nah 30 April ini kita harus pastikan supaya kita sesuai dengan target. Nah itu yang nanti akan kami hitung, kami pastikan sebelum kami bisa merilis perpanjangan pembayaran atau tidak. Tapi sebelum itu kami tidak perlu teman-teman dari wajib pajak berspekulasi karena aturannya kan amanat undang-undang sudah jelas," beber dia.