Ketua DEN: Presiden Prabowo Bakal Resmikan GovTech

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto bakal meluncurkan Government Technology (GovTech), sistem yang menyatukan aplikasi di kementerian dan lembaga pada 17 Agustus 2025.

"Kita laporkan 17 Agustus ingin resmikan, launching program government technology satukan app di kementerian dan lembaga. Akan terjadi efisiensi, pengurangan korupsi,” ujar Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan dikutip dari Youtube Sekretariat Kabinet, Rabu (19/3/2025).

Luhut mengatakan, Presiden juga segera perintahkan untuk semua penduduk Indonesia punya rekening bank atau bank account. Hal ini untuk penyaluran bantuan sosial langsung.

“Karena memang Januari akan mulai ngetes govtech sesuai bantuan sosial langsung, hitung berapa besar kita hemat. Hemat Rp 100 triliun, terus bertahap, angka-angkanya diberitahukan kemudian. Studi integrasi sudah dilakukan,” ujar dia.

Luhut menuturkan, Presiden Prabowo Subianto akan temui anak muda Indonesia berjumlah 300 orang yang menyiapkan GovTech. “185 guru dari seluruh Indonesia bertemu Presiden. Lagi diatur Seskab. Presiden akan berikan arahan dan apresiasi,” kata Luhut.

Banyak Investor Mau Masuk Industri Padat Karya, Prabowo Minta Izin Disederhanakan

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, saat ini terdapat sejumlah investor yang akan masuk ke industri padat karya terutama sektor tekstil dan produk tekstil. Untuk menfasilitas hal tersebut, pemerintah akan perbaikan dan mempermudah perizinan.

Hal ini dilakukan karena sektor padat karya ini memiliki kontribusi terhadap ekonomi Indonesia cukup besar. "Ekspor lebih dari USD 2 miliar dengan tenaga kerja hampir 4 juta orang. Ini memerlukan perbaikan terutama terkait perizinan," kata dia dalam konferensi pers di Istana Presiden, Rabu, 19 Maret 2025.

Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut usai Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama para menteri dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Airlangga menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan terkait dengan ketersediaan bahan baku dan supply chain untuk dipermudah dan disederhanakan. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan respons terhadap barang-barang terkait tindakan anti dumping.