BI Gandeng 27 Kementerian, Ribuan UMKM Unjuk Produk di KKI 2026

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) berupaya meningkatkan daya saing produk UMKM Indonesia. Ribuan produk UMKM dipamerkan untuk meningkatkan daya saing produk tersebut.

Hal itu dituangkan dalam gelaran Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2026 yang kali ini mengedepankan produk UMKM asal Aceh. 550 UMKM terlibat untuk ditampilkan langsung, dan 1.300-an UMKM lainnya ditampilkan melalui laman resmi KKI 2026.

"Kita mengangkat tema besar penguatan sinergi untuk mendorong UMKM bangkit, tangguh, dan berdaya saing dan tadi kita sudah dengan tema yang kita ambil adalah Beudaya Meusare-sare. Jadi ini adalah sinergi diantara kita untuk mendukung para UMKM," kata Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia, Destry Damayanti saat membuka KKI 2026 di JICC Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Dia menerangkan, tema itu sejalan dengan upaya UMKM Aceh untuk bangkit pascabencana beberapa waktu lalu. Mengingat lagi, Aceh terkenal dengan kekayaan kreativitas dan budayanya.

"Kita tahu semua Aceh adalah salah satu daerah yang tertimpa musibah cukup besar, terdampak dari bencana banjir bandang sehingga ini berpengaruh pada UMKM dan perekonomian setempat," ucap dia.

Gandeng 27 Kementerian

Destry menerangkan, upaya peningkatan daya saing ini turut menghadirkan Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Selvi Gibran Rakabuming. Helatan akbar ini juga turut menjalin kerja sama dengan 27 Kementerian/Lembaga.

"Dalam pelaksanaan KKI ini, kita bersinergi dengan 27 kementerian dan lembaga serta 34 mitra strategis kita. Dan pameran secara fisik diikuti oleh kurang lebih 550 UMKM Sedangkan pameran online juga tetap kami lakukan pada website KKI dan ini melibatkan lebih dari 1.300 UMKM dari seluruh Indonesia," beber dia.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) resmi meluncurkan dua kebijakan baru, yaitu perluasan bebas potongan pedagang (Merchant Discount Rate/MDR) dari transaksi QRIS dan peluncuran Kartu Kredit Indonesia (KKI) sebagai sumber dana pembayaran QRIS.

Keduanya diharapkan mampu meningkatkan kemudahan transaksi digital masyarakat.

Pejabat Sementara Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, menerangkan bahwa kebijakan MDR QRIS 0% diperluas ke seluruh tipe pedagang. Kebijakan ini berlaku efektif mulai 1 Oktober 2026.

"Hari ini secara resmi saya meluncurkan perluasan kebijakan MDR 0% yang secara efektif diimplementasikan pada 1 Oktober 2026, serta implementasi Kartu Kredit Indonesia sebagai sumber dana QRIS—baik melalui CPM, MPM, dan Tap—pada 17 Agustus 2026," kata Destry di Kantor BI, Jakarta, Senin (17/8/2026).

Perluasan MDR QRIS 0%:

Berlaku untuk transaksi sampai dengan Rp 100 ribu pada seluruh kategori merchant. Kebijakan ini tidak mengubah aturan MDR QRIS untuk kategori usaha mikro yang tetap gratis (0%) untuk transaksi hingga Rp 500 ribu.

"Kebijakan ini memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat," jelas Destry.

Implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI):

Hadir sebagai alternatif instrumen deferred payment domestik yang efisien, prudent, dan terintegrasi dengan sistem pembayaran nasional. Pada tahap awal, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan dapat digunakan sebagai sumber dana transaksi QRIS MPM, QRIS CPM, dan QRIS Tap.

Ke depan, KKI akan dikembangkan secara bertahap untuk memfasilitasi transaksi online melalui Online Payment, serta transaksi offline menggunakan kartu fisik. Kehadiran skema domestik ini membuka ruang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk ke ekosistem digital sekaligus menjadi fasilitas kredit penopang konsumsi masyarakat.

BI juga mencatat kinerja positif pada transaksi QRIS Antarnegara. Pada triwulan II 2026, nilai bersih (net inbound) transaksi QRIS lintas negara mencapai Rp 1,52 triliun yang didorong oleh meningkatnya aktivitas belanja wisatawan asing di Indonesia.

Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, menjelaskan angka tersebut berasal dari total transaksi inbound sebesar Rp 1,85 triliun dan transaksi outbound sekitar Rp Rp 330 miliar.

Guna memperkuat konektivitas global, BI berencana memperluas kerja sama QRIS lintas negara ke beberapa negara mitra baru. Saat ini pembahasan teknis sedang intensif dilakukan bersama otoritas dari India, Arab Saudi, dan Hong Kong.