Aturan Baru PMK 28/2026, Pengembalian Lebih Bayar Pajak Dipercepat

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah terus menyempurnakan kebijakan perpajakan guna meningkatkan kualitas layanan dan kepastian hukum. Salah satu langkah terbaru adalah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026 atau PMK 28/2026. Aturan ini mulai berlaku pada 1 Mei 2026 dan mengatur tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak atau restitusi.

Kebijakan ini diterbitkan untuk menjawab kebutuhan sistem perpajakan yang lebih akurat, adaptif, dan transparan. Selain itu, pemerintah juga ingin memastikan hak dan kewajiban perpajakan berjalan lebih seimbang.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Inge Diana Rismawanti, menyebut aturan ini sebagai langkah strategis.

“Penyempurnaan kebijakan ini bertujuan agar fasilitas pengembalian pendahuluan dapat diberikan secara lebih tepat sasaran, sekaligus menjaga keseimbangan antara pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (4/5/2026).

Melalui PMK 28/2026, pemerintah memperkuat basis data perpajakan serta memperjelas kriteria wajib pajak yang berhak memperoleh fasilitas restitusi.

Salah satu perubahan utama dalam PMK 28/2026 adalah mekanisme pengembalian pajak yang kini dilakukan melalui penelitian, bukan pemeriksaan.

Pendekatan ini dinilai dapat mempercepat proses layanan tanpa mengurangi validitas data dan kualitas pengawasan.

Dalam aturan ini, terdapat tiga kelompok wajib pajak yang berhak mendapatkan pengembalian pendahuluan.

Pertama, Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu sesuai Pasal 17C UU KUP, yaitu wajib pajak patuh yang memenuhi indikator formal, tidak memiliki tunggakan, serta tidak pernah tersangkut pidana perpajakan.

Kedua, Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu sesuai Pasal 17D UU KUP, dengan batasan tertentu pada peredaran usaha dan jumlah lebih bayar.

Ketiga, Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah sesuai ketentuan UU PPN, termasuk pelaku usaha ekspor atau pihak yang melakukan transaksi dengan pemungut PPN.

PMK 28/2026 juga memperjelas tata cara pengajuan, proses penelitian, hingga batas waktu penyelesaian restitusi pajak. Hal ini diharapkan memberikan kepastian bagi wajib pajak dalam memperoleh haknya secara tepat waktu.

Menurut Inge, regulasi ini menjadi bagian dari upaya reformasi perpajakan yang lebih luas.

“Regulasi ini menunjukkan komitmen DJP dalam mendorong keadilan dan kemudahan layanan perpajakan melalui penentuan kriteria yang lebih terukur serta proses yang semakin akuntabel,” jelasnya.

Dengan aturan yang lebih komprehensif, pemerintah berharap kepercayaan wajib pajak dapat meningkat. Selain itu, kepatuhan sukarela juga diharapkan semakin kuat.

Pada akhirnya, kebijakan ini menjadi langkah penting dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan kredibel di Indonesia.