3 Dapur MBG Dirancang Tahan Gempa, Siap Dukung Layanan di Bangka Belitung

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) telah menyelesaikan pembangunan 3 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), atau dapur MBG di Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai bagian dari dukungan infrastruktur pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Ketiga SPPG tersebut berada di Desa Namang, Kabupaten Bangka Tengah, serta Desa Belo Laut dan Desa Jebus di Kabupaten Bangka Barat. Seluruh pembangunan telah selesai 100 persen dan siap mendukung layanan di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan aksesibilitas.

Menteri PU, Dody Hanggodo mengatakan, pembangunan SPPG tidak sekadar menghadirkan fasilitas dapur, tetapi juga membangun ekosistem infrastruktur yang mendukung layanan gizi secara menyeluruh.

"Pembangunan dapur SPPG ini tidak hanya mencakup dapur utama, tetapi juga sarana pendukung seperti akses jalan, jaringan air bersih, dan  sanitasi. Hal ini penting untuk memastikan layanan gizi yang sehat dan terjangkau bagi anak-anak sekolah," ujar dia, Senin (4/5/2026). 

Bangunan dapur MBG di Bangka Belitung dibangun dengan tipe 20 x 20 meter dan dirancang menyesuaikan karakteristik wilayah kepulauan. Perencanaan konstruksi mempertimbangkan kontur lahan, karakter tanah, serta tantangan iklim pesisir agar bangunan tetap aman, kokoh, dan fungsional.

Sistem struktur yang digunakan meliputi struktur modular baja, rangka hollow, serta pasangan bata terkekang, guna memberikan fleksibilitas konstruksi sekaligus memperkuat ketahanan bangunan.

Dirancang Tahan Gempa

Fasilitas ini juga dirancang tahan gempa hingga parameter Sds ≤ 0,800g serta ketahanan angin hingga 39 meter per detik untuk memastikan bangunan tetap aman dan berfungsi optimal. 

Selain bangunan utama, setiap SPPG dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), ventilasi udara, sistem pemadam kebakaran, genset cadangan listrik, CCTV, serta jaringan teknologi informasi dan komunikasi (ICT). 

Ketiga SPPG dibangun setelah lokasi memenuhi readiness criteria atau persyaratan kesiapan lahan dan dokumen teknis, serta dipastikan berada di lokasi yang aman dan sesui ketentuan pembangunan.

Pembangunan tiga SPPG di Bangka Belitung dilaksanakan oleh PT Adhi Karya sebagai kontraktor pelaksana dengan manajemen konstruksi oleh PT Ciriajasa Cipta Mandiri. 

Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan mendorong seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), atau dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) untuk segera mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Deputi bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Nani Hendiarti mengatakan, penerbitan SLHS jadi langkah mitigasi pemerintah terhadap kejadian luar biasa (KLB) dalam pelaksanaan program MBG, semisal adanya risiko keracunan makanan.

"Nah disitulah kemudian upayanya diwajibkan semua SPPG memiliki SLHS. Jadi sertifikat higienisnya itu harus dipunyai oleh SPPG, dan itu diproses," ujar dia saat ditemui di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Nani mengatakan, penerbitan SLHS ini telah sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025, untuk menjamin mutu dan keamanan pangan di dalam program makan bergizi gratis.

"Dalam pemrosesan SLHS tersebut, sertifikat tersebut ada syarat-syarat yang harus diikuti. Jadi dengan syarat-syarat itu dipenuhi maka keamanan pangan bisa ditingkatkan," tegas dia.

Menurut laporannya, jumlah dapur MBG yang telah memiliki sertifikat tersebut mengalami lonjakan dalam waktu singkat. Peningkatan ini diklaim diklaim turut berkontribusi dalam menekan angka keracunan pangan.

"Kita lihat progresnya cukup signifikan. Dari sebelumnya dari Januari sampai di Oktober itu hanya 2 persen yang memiliki SLHS dari SPPG yang sudah berdiri sekarang sudah di angka 41 persen," ungkap dia.

"Padahal (jumlah) SPPG-nya sudah jauh meningkat. Dari dulu hanya seribuan sekarang sudah 27 ribuan. Jadi angkanya bergerak tapi yang memiliki SLHS juga meningkat tajam, dan ini dampaknya mengurangi kejadian luar biasa," bebernya.

Nani juga memperingatkan atas adanya sanksi pencabutan sementara (suspensi) bagi SPPG yang belum memiliki SLHS.

"Kita juga melakukan penegakan dalam konteks aturan. Jadi bagi yang belum punya SLHS ini BGN kemudian memberikan peringatan kepada SPPG tersebut. Kemudian berikutnya di-suspend atau diberhentikan sementara," seru dia.

Dalam memperoleh Sertifikat Lain Higiene Sanitasi, Badan Gizi Nasional (BGN) pun telah memberikan sejumlah petunjuk teknis (juknis) bagi dapur MBG.

"Jadi di BGN sudah membuat sekitar 8 juknis, dari mulai bagaimana bahan pangan yang pasokannya itu masuk, kemudian sampai bagaimana penanganan jika jadi lagi KLB. Jadi itu sekarang panduan-panduan itu sudah jelas, tinggal dilaksanakan dan kita fokus kepada pengawasan," tuturnya.