Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp 8.095 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tercatat sebesar US$ 453,4 miliar (setara Rp 8.095 triliun) pada kuartal II 2026. Nilai utang Indonesia ini tumbuh 4,4% (yoy).

Kenaikan utang disebabkan peningkatan ULN publik, baik pemerintah maupun bank sentral, di tengah kontraksi pertumbuhan ULN swasta yang lebih rendah.

Adapun posisi ULN pemerintah tercatat sebesar US$ 216,3 miliar (Rp 3.862 triliun), atau tumbuh 2,9% (yoy). Namun lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal I 2026 sebesar 3,8% (yoy).

Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang terjaga.

"Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal," ujar  Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek sustainabilitas pengelolaan ULN.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,0% dari total ULN pemerintah).

Selain itu, Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,6%). Kemudian Jasa Pendidikan (16,2%); Konstruksi (11,5%); serta Transportasi dan Pergudangan (8,5%).

Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN pemerintah merupakan utang jangka panjang.

Sementara itu, peningkatan ULN bank sentral terutama didorong kenaikan kepemilikan non-residen terhadap instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sejalan dengan operasi moneter pro-market dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak ketidakpastian global yang kembali meningkat.