Pemerintah Kaji Skema Angsuran Rumah Subsidi Hanya Rp 500 Ribu per Bulan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah tengah mengkaji skema angsuran rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) sekitar Rp 500 ribuan per bulan melalui penerapan suku bunga berjenjang. Sementara untuk rumah susun subsidi ditargetkan angsuran sekitar Rp 700 ribuan per bulan melalui mekanisme yang sama.

Sebelumnya pemerintah telah menyepakati tenor cicilan rumah subsidi bisa mencapai 40 tahun. Dengan besaran suku bunga FLPP rumah tapak sebesar 5% dan suku bunga rumah susun subsidi sebesar 6%, hingga masa tenor berakhir.

Hal ini merupakan sejumlah kesepakatan Rapat Komite Tapera untuk mempercepat penyaluran FLPP sekaligus mendukung pencapaian Program 3 Juta Rumah. Rapat dipimpin Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait selaku Ketua Komite Tapera di Aula Jusuf Anwar, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2026). 

Menteri Maruarar Sirait menegaskan, kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

"Kita konsisten sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk suku bunga rumah subsidi tapak tetap 5 persen, rumah susun subsidi 6 persen dengan tenor bisa 40 tahun," tegas dia seperti ditulis Kamis (25/6/2026).

Melalui berbagai kebijakan tersebut, pemerintah optimistis target penyaluran FLPP sebanyak 350.000 unit rumah pada tahun 2026 dapat tercapai sekaligus memperkuat pelaksanaan Program 3 Juta Rumah sebagai salah satu program strategis nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan berbagai strategi yang akan ditempuh untuk memastikan target 350.000 unit FLPP dapat tercapai hingga akhir tahun.

"Strategi capaian 350.000 unit dari BP Tapera di antaranya adalah penguatan target market segmentasi, penguatan promosi, penguatan sinergi dan kolaborasi, penguatan digital marketing, serta implementasi kebijakan maksimal tenor pembiayaan FLPP 40 tahun," ujar Heru.

Dikatakan, pembahasan implementasi skema tenor KPR FLPP hingga 40 tahun merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto terkait. Pembahasan dilakukan secara mendalam mencakup aspek uang muka (DP), besaran angsuran, dan tingkat keterjangkauan masyarakat.