PDI Perjuangan Soroti Hal Ini Terkait Laporan APBN 2025

Liputan6.com, Jakarta - Fraksi PDI Perjuangan DPR menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan yang lebih komprehensif terkait pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025. Meski Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2025, sejumlah indikator pembangunan dinilai belum mencapai target.

Pandangan tersebut disampaikan Anggota Komisi XI DPR Fraksi PDI Perjuangan, Didik Haryadi, dalam rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.

Didik mengatakan, opini WTP dari BPK menunjukkan laporan keuangan pemerintah telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan. Namun, pemerintah tetap harus menindaklanjuti seluruh temuan hasil pemeriksaan BPK.

"Dan memastikan agar tidak terjadi kembali pada APBN tahun anggaran berikutnya,” ucapnya dalam rapat paripurna, di DPR RI, Selasa (7/7/2026).

Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti kinerja fiskal pemerintah sepanjang 2025. Realisasi pendapatan negara hanya mencapai 92% dari target, sedangkan belanja negara terealisasi 94%. Kondisi tersebut membuat defisit APBN membengkak hingga 108% dari target yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2025.

Besaran defisit tercatat mencapai 2,81% terhadap produk domestik bruto (PDB), lebih tinggi dibanding target 2,53% PDB. Menurut Didik, kondisi itu menunjukkan pemerintah belum mampu mengendalikan belanja sesuai kemampuan pendapatan negara sehingga defisit bertambah sekitar Rp54 triliun.

“Pelebaran defisit pada akhirnya menjadi beban keuangan negara yang harus ditanggung rakyat,” ujarnya.

Selain aspek fiskal, Fraksi PDI Perjuangan menilai masih banyak sasaran pembangunan yang belum terpenuhi. Tingkat kemiskinan tercatat 8,25%, lebih tinggi dari target 7-8%. Sementara capaian kemiskinan ekstrem dan Indeks Modal Manusia tidak dilaporkan. Nilai Tukar Petani (NTP) juga hanya mencapai 103, di bawah target 105-108.

Fraksi juga menyoroti capaian delapan prioritas nasional yang dinilai baru memenuhi sekitar 33% dari indikator sasaran yang dilaporkan. Pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,11% pun belum mencapai target 5,2%.