Lippo Hibahkan 30 Hektare Lahan untuk 141 Ribu Rusun

Liputan6.com, Jakarta - Program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah mendapat amunisi baru yang signifikan. Langkah besar ini terwujud setelah Lippo Group secara resmi menghibahkan lahan seluas lebih dari 30 hektare di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Di atas lahan strategis tersebut, pemerintah memproyeksikan pembangunan sekitar 141 ribu unit rumah susun (rusun) yang dikhususkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Prosesi penyerahan aset ini berlangsung khidmat di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta Selatan, pada Senin (29/6/2026). Momentum krusial ini disaksikan langsung oleh jajaran pejabat tinggi negara, mulai dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, CEO Danantara Rosan Roeslani, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Jaksa Agung ST Burhanuddin, hingga Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh. Hadir pula dari pihak korporasi, pendiri Lippo Group Mochtar Riady dan Chairman Lippo Group James Riady.

Nantinya, lahan tersebut diserahkan kepada negara melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. Selanjutnya, aset ini akan dikonversi menjadi penyertaan modal negara yang dikelola oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, sementara proses konstruksi dan pengelolaan rusun bakal dieksekusi oleh BUMN yang ditunjuk.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk nyata sinergitas antara sektor publik dan privat demi menyediakan hunian layak bagi rakyat kecil.

"Saya berharap hibah ini menjadi contoh bagi kelompok usaha lainnya. Tanah negara harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat," ujarnya.

Demi memastikan aspek legalitas dan transparansi, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan bahwa proses hibah lahan Meikarta ini telah dikonsultasikan secara intensif kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta dikawal langsung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kehati-hatian ini dilakukan agar proyek strategis tersebut terbebas dari jerat hukum di masa depan.

Pemerintah berkomitmen untuk bergerak taktis dalam merampungkan seluruh dokumen administrasi. Maruarar bahkan mematok target ambisius agar proses akad dengan masyarakat calon penghuni rusun sudah bisa dimulai pada tahun 2026 ini. Baginya, ketersediaan lahan strategis kerap menjadi batu sandungan utama proyek perumahan, sehingga insentif lahan dari Lippo Group ini menjadi pemecah kebuntuan yang sangat penting.

Senada dengan itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengapresiasi tinggi kepedulian dunia usaha yang ditunjukkan Lippo Group melalui semangat gotong royong ini.

"Hibah ini merupakan bukti nyata kolaborasi pemerintah dan swasta dalam mendukung program strategis nasional. Kami akan memastikan seluruh proses berjalan cepat dan tidak membebani APBN," katanya.

Purbaya juga menjamin kementeriannya akan memberikan relaksasi dan kemudahan birokrasi, terutama terkait insentif perpajakan atas hibah, agar para pelaku usaha lain semakin termotivasi untuk ikut berkontribusi dalam program serupa.

Proyeksi pembangunan 141 ribu unit rusun di Meikarta diyakini akan membawa perubahan sosial yang masif. CEO Danantara Rosan Roeslani memaparkan bahwa jika dihitung beserta jumlah anggota keluarga yang akan menempatinya, maka ada ratusan ribu jiwa yang akan merasakan manfaat langsung dari program pemenuhan hajat hidup ini.

Komitmen percepatan juga disuarakan oleh Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid yang siap mengebut legalitas sertifikasi tanah, disusul penegasan Jaksa Agung ST Burhanuddin mengenai pentingnya gerak cepat agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh memastikan pihaknya tetap bersiaga mengawal tata kelola agar proyek ini tetap transparan, akuntabel, dan tepat sasaran bagi MBR.

Dari sisi dunia usaha, pendiri Lippo Group Mochtar Riady menggarisbawahi bahwa backlog perumahan adalah tantangan kolektif bangsa yang tidak bisa diselesaikan pemerintah sendirian. Menariknya, investasi di sektor properti dan perumahan dinilai punya efek domino yang luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

"Saya berharap langkah ini menjadi contoh bagi pelaku usaha lainnya. Bila semakin banyak dunia usaha berkontribusi, manfaatnya akan sangat besar bagi pembangunan bangsa," kata Mochtar, seraya menambahkan bahwa sektor perumahan mampu menggerakkan sekitar 174 jenis industri turunan.

Melalui sinergi perdana berskala besar ini, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta diharapkan mampu menjelma menjadi model baru yang efektif dalam mempercepat penyediaan hunian yang layak, terjangkau, serta berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.