Jalan Tol Terintegrasi Bisa Pangkas Biaya Logistik

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom Bambang P.S. Brodjonegoro mendorong pemerintah mengubah orientasi pembangunan jalan tol dari penambahan panjang ruas menjadi integrasi jaringan untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

Bambang menilai konektivitas antarruas dan antarmoda perlu menghubungkan pusat produksi, kawasan industri, pelabuhan laut, hingga dry port secara seamless agar jaringan tol dapat berfungsi sebagai satu sistem logistik.

“Bicara mengenai jalur logistik, maka nomor satu yang paling penting itu adalah konektivitas. Kalaupun itu bergantung pada jalan tol, maka konektivitas jalan tolnya harus dipastikan supaya jalur logistik menjadi lebih cepat dan lebih murah,” kata Bambang kepada awak media, Selasa (8/9/2026).

Eks Kepala Bappenas ini juga mengatakan integrasi jaringan tol juga membutuhkan sistem transaksi yang tidak mengharuskan pengguna berhenti di banyak gerbang pembayaran. Menurut dia, pengelola tol perlu menggunakan satu sistem transaksi dan membagi pendapatan secara proporsional berdasarkan besaran investasi setiap badan usaha.

“Kita juga berharap semua pengelola jalan tol bisa membuat sistem yang memudahkan pengguna. Jadi, tidak hanya fokus pada kebutuhan masing-masing dengan gerbang tol yang terpisah-pisah, tetapi dapat bekerja sama dalam satu lajur dan membagi pendapatan secara proporsional sesuai besaran investasi,” ujarnya.

Bambang menilai regulasi yang belum mengikat seluruh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) masih menghambat integrasi jaringan. Dia meminta pemerintah memberikan payung hukum yang menempatkan integrasi jalan tol sebagai kepentingan nasional, bukan kepentingan bisnis masing-masing BUJT.

Bambang juga mengusulkan pemerintah memasukkan skema bundling atau cross-subsidy sejak proses lelang proyek. Skema tersebut dapat menggabungkan ruas dengan potensi komersial tinggi dan akses strategis yang memiliki tingkat pengembalian investasi lebih rendah, seperti akses menuju pelabuhan.

“Ke depan, setiap bidding perlu mengombinasikan ruas yang potensial dengan ruas yang sangat dibutuhkan, seperti akses menuju pelabuhan. Tugas penyusun proses lelang adalah memastikan Return on Investment (ROI) tetap terpenuhi, sementara misi pembangunan, khususnya untuk mendorong logistik, juga tercapai,” kata Bambang.

Bambang mengatakan pemerintah juga perlu mengintegrasikan pembangunan jalan tol dengan tata ruang kawasan industri, pusat pergudangan, dan jaringan kereta api. Dia menilai integrasi tersebut dapat mengalihkan angkutan logistik dari jalan arteri yang tidak dirancang untuk menanggung beban kendaraan berat.

“Membereskan integrasi tidak cukup hanya di jalannya, tetapi juga dalam perencanaan wilayah dan tata ruang,” tuturnya.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan pemerintah, BUJT, dunia usaha, asosiasi, dan akademisi perlu menyatukan arah pengembangan ekosistem jalan tol.

“Kita tidak bisa berjalan sendiri, pemerintah, BUJT, dunia usaha, asosiasi, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya harus bergerak dalam arah yang sama,” kata Dody.

Ketua Umum Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) Rivan A. Purwantono mengatakan industri jalan tol perlu menjaga keseimbangan antara pelayanan publik dan keberlanjutan usaha.

“Kami ingin membangun ekosistem jalan tol yang menciptakan nilai secara berkelanjutan bagi pengguna jalan, negara, maupun pelaku industri,” ujar Rivan.