Ini Deretan PR Menkeu Suahasil Nazara

Liputan6.com, Jakarta - Penunjukan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) baru dinilai membawa kesinambungan kebijakan fiskal. Pengalamannya sebagai Wakil Menteri Keuangan membuat Suahasil dipandang sudah memahami secara langsung proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede, menilai ada sejumlah pekerjaan rumah (PR) krusial yang harus segera dituntaskan Suahasil dalam beberapa bulan pertama masa jabatannya. Prioritas utamanya adalah mengamankan penutupan APBN 2026.

"Prioritas pertama Suahasil adalah mengamankan penutupan APBN 2026," ujar Josua saat dihubungi, Senin (14/9/2026).

Ia menjelaskan, Menkeu baru harus memastikan penerimaan negara tetap kuat dan belanja prioritas berjalan tanpa memicu lonjakan tak terkendali menjelang akhir tahun, sehingga defisit anggaran tetap kredibel.

Uji Ulang Asumsi RAPBN 2027

Selain penutupan APBN 2026, Josua menilai Suahasil perlu segera menguji kembali asumsi-asumsi yang digunakan dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2027.

Pemerintah dalam RAPBN 2027 menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 6 persen. Namun, analisis Permata Institute for Economic Research (PIER) memperkirakan pertumbuhan ekonomi lebih realistis berada di kisaran 5,22 persen, dengan potensi defisit 2,70–2,90 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)—lebih tinggi dari target pemerintah sebesar 2,40 persen.

"Artinya, Suahasil perlu menyiapkan skenario cadangan apabila pertumbuhan, penerimaan, harga komoditas, atau nilai tukar tidak sesuai asumsi," kata Josua.

Josua menyoroti pentingnya evaluasi belanja negara berdasarkan pencapaian hasil (outcome), bukan sekadar tingkat penyerapan anggaran. Program berdampak besar terhadap produktivitas, lapangan kerja, kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat harus dipertahankan. Sebaliknya, program dengan penyerapan tinggi tetapi berdampak rendah harus direalokasi.

Di sisi lain, risiko di luar APBN—terutama yang berkaitan dengan penjaminan infrastruktur, BUMN, serta investasi strategis melalui Danantara—perlu menjadi pengawasan utama Menkeu. Nota Keuangan pemerintah mencatat bahwa penjaminan dapat berubah menjadi kewajiban APBN apabila pihak yang dijamin gagal memenuhi kewajibannya.

"Bahkan untuk BUMN yang mendapat penugasan pemerintah, koordinasi dengan Danantara sangat dibutuhkan agar kewajiban yang muncul tetap terkendali," terang Josua.

Dari sisi pasar keuangan, Josua menilai langkah awal Suahasil sebaiknya berfokus pada pemberian kepastian kepada investor ketimbang langsung merilis kebijakan baru.

Hal ini krusial mengingat RAPBN 2027 merencanakan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sekitar Rp 779,9 triliun—meningkat dibandingkan outlook 2026. Sementara itu, yield (imbal hasil) SBN tenor 10 tahun per 1 September 2026 sudah berada di kisaran 7,04 persen.

Menurut Josua, Menkeu perlu segera menegaskan kembali bahwa batas defisit, strategi utang, target penerimaan, serta prinsip kehati-hatian fiskal tidak akan berubah. Pemerintah juga harus menunjukkan ketersediaan penyangga likuiditas (buffer) dan strategi pengelolaan jatuh tempo utang yang memadai.

"Konsistensi komunikasi ini sangat penting karena kredibilitas fiskal pada akhirnya menentukan premi risiko, biaya utang pemerintah, pergerakan rupiah, dan ruang fiskal berikutnya," tegasnya.

Ia menambahkan, optimisme terhadap kinerja Suahasil akan diuji dalam 3–6 bulan pertama masa jabatannya, terutama pada kemampuan menutup APBN 2026 tanpa kejutan negatif, menjaga kredibilitas APBN 2027, memperkuat penerimaan tanpa menekan daya beli, serta membiayai program prioritas tanpa menumpuk risiko fiskal tersembunyi.