Dirut Pertamina Siapkan Nomor Telepon Khusus Terima Aduan Soal BBM

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri membuka tangan terhadap segala aduan terkait BBM. Imbas kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang melibatkan Pertamina dan anak usaha.

Untuk itu, Simon menyiapkan nomor telepon khusus yang bisa dihubungi demi menampung laporan. Meskipun begitu, ia mengaku saat ini kontak tersebut baru bisa menerima layanan SMS, dan tengah didaftarkan agar bisa melayani pesan via WhatsApp.

"Selain kami punya call center di 135, saya juga punya nomor khusus di 081417081945," ucap Simon dalam sesi konferensi pers, Senin (3/3/2025).

Libatkan Pihak Ketiga

Simon pun menerima usulan dari publik, untuk ikut melibatkan pihak ketiga dalam melakukan proses uji terhadap spesifikasi BBM milik Pertamina. Adapun selama ini proses uji lab dilakukan oleh Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Sudah pasti gagasan ini sangat baik dan kami sambut baik. Tentunya dengan ada pihak ketiga yang lebih independen bisa melakukan uji dengan standar yang lebih bisa diterima," ujar dia.

Menurut dia, keterlibatan pihak di luar Pertamina dan pemerintah dalam melakukan pengetesan BBM juga akan mendongkrak kepercayaan publik terhadap produk-produk perseroan, baik yang bersifat barang subsidi maupun non subsidi.

"Dalam arti ketika uji dilakukan oleh Pertamina ataupun lembaga yang ada selama ini, supaya lebih menambah tingkat kepercayaan masyarakat, kami juga akan melibatkan dari pihak ketiga atau pihak lain," kata Simon.

Janji Transparan

Ia berjanji bahwa proses bisnis penyaluran BBM, utamanya produk yang mendapat subsidi bakal lebih transparan. Sehingga bisa lebih banyak melibatkan pihak lain untuk berpartisipasi mengawasi, termasuk masyarakat.

"Bahkan, keterlibatan masyarakat pun kami dorong untuk sama-sama ikut mengawasi. Karena ini adalah satu hal yang harus sangat transparan, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut hak rakyat Indonesia," ungkapnya.

"Jadi kami akan sangat terbuka dan sangat menyambut baik apabila kita melakukan uji, tentunya dengan semakin banyak lembaga-lembaga independen lainnya," seru Simon.