Danantara Jadi Eksportir Tunggal CPO dan Batu bara, Airlangga: Perkuat Tata Kelola

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menegaskan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau DSI sebagai eksportir tunggal komoditas sumber daya alam (SDA) strategis bertujuan memperkuat pengawasan ekspor, meningkatkan transparansi data perdagangan, serta mencegah berbagai praktik kecurangan yang berpotensi merugikan negara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kehadiran DSI menjadi bagian penting dalam implementasi kebijakan ekspor satu pintu yang akan mulai diterapkan pada 1 Juni 2026. Melalui skema tersebut, pemerintah berharap tata kelola ekspor komoditas unggulan Indonesia menjadi lebih terintegrasi dan akuntabel.

Menurut Airlangga, kebijakan ini akan membantu pemerintah memperoleh data ekspor yang lebih akurat dan mencerminkan nilai transaksi yang sebenarnya. Dengan demikian, potensi praktik seperti under invoicing, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor dapat diminimalkan.

"Pengaturan ini memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor. Sekali lagi, ini adalah memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor," jelas Airlangga dalam konferensi pers, Minggu (31/5/2026).

Pembentukan DSI merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor SDA yang sebelumnya diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Mei 2026. Regulasi tersebut mengatur bahwa ekspor sejumlah komoditas SDA strategis wajib dilakukan melalui badan usaha milik negara yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal.

Dalam aturan tersebut, DSI ditunjuk sebagai eksportir tunggal untuk tiga komoditas SDA strategis, yakni minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO), batu bara, dan paduan besi. Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Juni 2026 dengan masa transisi hingga paling lambat 31 Desember 2026.

Airlangga menilai kebijakan tersebut penting karena ketiga komoditas itu memiliki peran besar terhadap kinerja perdagangan Indonesia. Sepanjang 2025, nilai ekspor CPO, batu bara, dan paduan besi mencapai USD 66,13 miliar atau sekitar 23,4 persen dari total ekspor nasional.

Selain menjadi penyumbang utama ekspor, ketiga komoditas tersebut juga berkontribusi besar terhadap surplus neraca perdagangan Indonesia yang telah tercatat selama 71 bulan berturut-turut.

Menurut Airlangga, tata kelola yang lebih terintegrasi akan memastikan nilai ekspor yang tercatat benar-benar mencerminkan transaksi riil yang terjadi di lapangan. Hal ini sekaligus membuka peluang peningkatan penerimaan negara dari sektor ekspor SDA.

"Sehingga nilai ekspor yang tercatat menggambarkan besarnya transaksi ekspor yang sebenarnya. Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal," imbuhnya.

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyebut terdapat dua manfaat utama yang ingin diwujudkan melalui pembentukan DSI sebagai eksportir tunggal komoditas SDA strategis.

Pertama, DSI diharapkan mampu memperkuat pengawasan sehingga berbagai praktik kecurangan ekspor dapat dicegah. Dengan pengawasan yang lebih baik, pendapatan negara dari aktivitas ekspor diharapkan meningkat dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

Kedua, DSI diharapkan mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Menurut Dony, perusahaan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan pelaku industri selama masa transisi untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif dan tidak mengganggu kegiatan bisnis.

Ia menegaskan Danantara berkomitmen menjalankan mandat tersebut secara transparan dan terbuka terhadap pengawasan publik. Pendekatan itu diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan seluruh pemangku kepentingan terhadap kebijakan ekspor satu pintu.

"Karena itu, kami dari Danantara Indonesia, akan berupaya sebaik mungkin dan dapat diawasi oleh masyarakat Indonesia dalam implementasi program ini," jelasnya.

Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap tata kelola ekspor SDA Indonesia menjadi lebih transparan, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara.