Rencana PHK PT Samwon, 300 Lowongan Disiapkan untuk Pekerja Terdampak

Liputan6.com, Jakarta - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal meminta PT Samwon Busana Indonesia di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, tidak terburu-buru melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Perusahaan diminta membuka dialog dengan pekerja sekaligus mencari berbagai opsi untuk mempertahankan kegiatan usaha sebelum mengambil keputusan PHK.

"PHK merupakan langkah terakhir yang hanya dapat dilakukan apabila seluruh upaya penyelamatan perusahaan telah ditempuh," kata Said Iqbal saat berada di PT Samwon Busana Indonesia, Desa Damarjati, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, dikutip dari Antara, Selasa (28/7/2026).

Menurut Said Iqbal, perusahaan dan pekerja sebaiknya duduk bersama untuk mencari jalan keluar dengan tetap mengikuti aturan yang berlaku. Kondisi dan kemampuan perusahaan juga perlu diperiksa secara terbuka sebelum keputusan terkait nasib pekerja diambil.

Ia menilai PT Samwon Busana Indonesia masih memiliki sejumlah aset dan sumber daya yang dapat menjadi pertimbangan untuk mempertahankan operasional perusahaan. Selain gedung dan mesin yang dimiliki sendiri, perusahaan juga mempunyai tenaga kerja yang sudah terampil.

"Sayang sekali kalau perusahaan ini langsung ditutup. Gedungnya milik sendiri, mesin-mesinnya juga milik sendiri, dan tenaga kerjanya sudah terampil. Saya meminta manajemen mempertimbangkan kembali kemungkinan diversifikasi usaha dan pasar domestik," ujarnya pula.

Said Iqbal juga mengingatkan perusahaan mengenai kewajiban memenuhi hak pekerja apabila PHK pada akhirnya tetap dilakukan. Hak tersebut mencakup pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, serta hak normatif lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut dia, hak pekerja harus dipenuhi secara transparan dan tidak boleh dikurangi dengan alasan apa pun agar tidak memunculkan persoalan baru di kemudian hari.

"Saya tegaskan, jangan gunakan lagi pesangon 0,5 kali. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2024 telah menegaskan bahwa pesangon sekurang-kurangnya dibayarkan satu kali ketentuan. Buat apa ada putusan Mahkamah Konstitusi kalau tidak dilaksanakan," ujarnya lagi.