Purbaya Pede Bawa Dana Jumbo ke PFII, Termasuk 'Uang Gelap' WNI

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melihat peluang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) bisa mendatangkan dana berjumlah besar dari luar negeri. Termasuk membawa kembali harta Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Purbaya mengaku belum punya data seberapa besar harta WNI yang bisa repatriasi usai beroperasinya PFII. Menurut dia, sebagian dari dana tersebut tak terlacak dan disebut Purbaya sebagai 'uang gelap'.

"Saya enggak tahu angkanya seperti apa, cuma harusnya besar. Kalau seberapa besar berarti saya sudah tahu angkanya persis. Padahal itu uang-uang sebagian gelap, berarti enggak bisa dihitung. Tapi pasti besar sekali," ungkap Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Dia mengamini harta tersebut tak bisa dipastikan langsung kembali disimpan di Tanah Air. Namun, dia berharap ada dana dari luar negeri yang masuk ke Indonesia.

"Cuma begini, mungkin mereka enggak otomatis serta merta balik. Karena emang mereka naruhnya di luar selama ini, yang kita harapkan nanti yang di luar negeri-luar negeri," ujar dia.

"Seperti dari kawasan Timur Tengah atau negara-negara lain yang mau masuk ke sini, masuk ke sini. Karena tempat di sini menarik. Jadi harusnya, untuk saya ekspektasinya zero to positive. Artinya ini game yang bagusnya yang harus diambil oleh ekonom kayak saya. Jadi saya ambil itu. Ekspektasi value-nya positif itu," imbuh Purbaya.

.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyusun strategi untuk mengembalikan dana Warga Negara Indonesia (WNI) yang disimpan di luar negeri tanpa dilaporkan. Dia berencana memeriksa pajak para orang kaya tersebut.

Purbaya menerangkan, berbagai cara sempat dilakukan pemerintah untuk repatriasi harta WNI yang disimpan di luar negeri tersebut. Namun, ternyata upaya-upaya itu belum berhasil meskipun dibarengi dengan beberapa fasilitas.

"Kita sudah bertahun-tahun ngundang, ngancem, ngerayu, enggak masuk-masuk juga. Lama-lama saya pikir, ngapain ngundang-ngundang ke sini kalau enggak mau masuk juga dikasih berbagai fasilitas ya, ada Patriot Bond nanti, ada ini," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Purbaya berencana memeriksa pajak dari para pemilik harta tersebut. "Kalau enggak masuk juga, nanti setiap dana yang masuk ke sini, saya periksa pajaknya, orang-orang yang bawa ke sini," katanya.

Beberapa waktu lalu, Purbaya sempat memberi waktu sekitar enam bulan untuk pemilik harta merepatriasi ke Tanah Air. Terbaru, Purbaya menegaskan akan memeriksa pajak itu mulai awal 2027, tahun depan.

"Awal tahun saya akan kerjain seperti itu. Itu kan normal, cuman selama ini nggak dikerjain aja. Artinya saya enggak usah ubah peraturan apa-apa kan," ucapnya.

"Jadi begitu dana masuk, saya akan lihat sama PPATK, kita periksa pajaknya. Jadi masukannya sampai akhir tahun saya akan diem," ia menambahkan.