Prabowo Beri Sinyal Usulkan Destry Damayanti Jadi Gubernur BI Definitif

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memberikan sinyal untuk mengusulkan nama Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI). Namun, keputusan nantinya akan turut melalui proses di DPR.

Momen itu muncul ketika Prabowo menyebut beberapa anggota Kabinet Merah Putih (KMP) dan sejumlah pejabat. Tiba saatnya dia membaca nama Destry Damayanti yang turut hadir dalam Akad Massal 62.000 KPR Rumah Subsidi dan KUR Perumahan Rp 880 Miliar.

Destry sebelumnya dipanggil sebagai Deputi Gubernur Senior BI oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait dalam laporannya. Sebutannya itu lantas dikoreksi oleh Prabowo.

"Di sini ada yang saya sebut saya kira tadi. Menteri Perumahan salah tadi, bukan, ini apa, ibu Destry adalah sekarang adalah pejabat, pejabat Gubernur (BI) sementara, Pjs ya, singkatannya, jadi pejabat," tutur Prabowo mengutip YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (30/7/2026).

Setelah itu, dia memberikan sinyal mengusulkan Destry sebagai Gubernur BI defitinif. Dia turut memberikan gestur menimbang-nimbang dengan tangan kanannya di atas mimbar.

Namun, kata dia, keputusannya akan diberikan ke DPR, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Kayaknya bagaimana? Oke? Terserah DPR nanti ya," ucapnya.

Diketahui, Prabowo menetapkan Destry Damayanti sebagai Pjs Gubernur BI menggantikan Perry Warjiyo yang mengundurkan diri.

Keputusan di Tangan Prabowo

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan keputusan sosok yang mengisi Gubernur Bank Indonesia (BI) ada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, sudah ada sistem yang berjalan di BI sehingga perlu dijalankan sosok baru nantinya.

Diketahui, saat ini jabatan Gubernur BI masih diisi oleh Destry Damayanti sebagai pejabat sementara menggantikan Perry Warjiyo yang mengundurkan diri. Airlangga menilai, keputusannya menjadi kewenangan Kepala Negara.

"Ya kita serahkan ke Bapak Presiden, tetapi kami percaya karena di BI kan sudah ada sistem," kata Airlangga kepada awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu, 29 Juli 2026.