Motor Listrik Nasional Jadi Momentum Kebangkitan Manufaktur

Liputan6.com, Jakarta - Rencana Presiden Prabowo Subianto meluncurkan motor listrik nasional dinilai dapat menjadi momentum kebangkitan industri manufaktur Indonesia. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai program tersebut berpotensi mempercepat reindustrialisasi, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, sekaligus memperkuat daya saing industri nasional jika didukung kandungan lokal yang tinggi.

Analis Kebijakan Ekonomi Apindo, Ajib Hamdani, mengatakan sektor manufaktur selama ini masih menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi. Namun, kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) dinilai belum cukup besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

"Hal ini tentunya menjadi angin segar agar sektor manufaktur bisa kembali terdorong dan menjadi lokomotif penggerak perekonomian nasional, serta menjadi sektor penyerap tenaga kerja yang berkualitas," ujar Ajib dalam keterangan di Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Menurut dia, kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB Indonesia saat ini masih berada di kisaran 19,2 persen. Angka tersebut menunjukkan Indonesia masih menghadapi tantangan deindustrialisasi sehingga penciptaan lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah industri belum berjalan optimal.

Ajib menilai target pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen serta penciptaan 19 juta lapangan kerja dalam lima tahun akan sulit dicapai apabila kontribusi sektor manufaktur tetap berada di bawah 20 persen terhadap PDB.

Sebagai perbandingan, ia mencontohkan Vietnam yang berhasil meningkatkan kontribusi sektor manufaktur hingga lebih dari 23 persen terhadap PDB melalui regulasi yang mendukung industri domestik dan biaya berusaha yang lebih kompetitif.

Meski menyambut baik rencana pemerintah, Ajib menegaskan keberhasilan program motor listrik nasional sangat bergantung pada implementasi di tingkat kementerian dan lembaga.

Menurutnya, motor listrik nasional tidak cukup hanya diproduksi di Indonesia, tetapi juga harus memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tinggi agar mampu memberikan nilai tambah bagi industri nasional.

"Untuk bisa disebut sebagai motor listrik nasional dan memberikan dampak trickle down effect untuk industri kecil menengah, produk ini minimal harus memenuhi dua unsur. Pertama, mempunyai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) lebih dari 50 persen termasuk IP lokal, misalnya chassis, body pack, wiring, dan lainnya," jelas Ajib.

Ia juga menilai pengembangan motor listrik nasional harus melibatkan industri kecil dan menengah (IKM), koperasi, serta pelaku usaha komponen otomotif sebagai bagian dari rantai pasok domestik. Dengan begitu, manfaat ekonomi dari proyek tersebut tidak hanya dirasakan oleh industri besar, tetapi juga menyebar hingga ke pelaku usaha lokal.

Ajib mengatakan setidaknya ada tiga manfaat utama apabila program motor listrik nasional berhasil diwujudkan.

Pertama, kendaraan tersebut dapat dirancang sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia sehingga tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi produktif.

Kedua, penggunaan motor listrik dinilai mampu menekan emisi gas buang hingga lebih dari 95 persen, sehingga sejalan dengan target pemerintah dalam mendorong transisi menuju ekonomi hijau.

Ketiga, program tersebut berpotensi mengurangi beban subsidi bahan bakar minyak (BBM). Dengan jumlah sepeda motor di Indonesia yang diperkirakan telah mencapai lebih dari 145 juta unit, peralihan ke kendaraan listrik diyakini dapat menekan konsumsi BBM bersubsidi secara signifikan.

Ajib juga mengingatkan pemerintah agar memastikan motor listrik nasional benar-benar merupakan hasil pengembangan industri dalam negeri, bukan sekadar produk luar negeri yang dipasarkan menggunakan merek lokal.

"Kalau Indonesia benar-benar bisa memproduksi motor listrik nasional, ini akan menjadi momentum reindustrialisasi untuk membangun ekosistem ekonomi domestik yang kuat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen," pungkas Ajib.