Mentan Wajibkan Pabrik dan Importir Gula Rafinasi Punya Kebun Tebu Sendiri

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa seluruh industri gula, termasuk importir gula kristal rafinasi, wajib memiliki kebun tebu sendiri. Langkah ini diambil sebagai upaya mempercepat tercapainya swasembada gula nasional sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Amran, kewajiban tersebut bukan merupakan aturan baru, melainkan penegasan atas ketentuan yang telah berlaku sejak 2013 dan diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

“Ketentuan wajib memiliki kebun ini sudah ada sejak 2014 melalui UU Perkebunan. Sekarang kita pastikan seluruh pelaku usaha benar-benar menjalankannya,” kata Amran di Jakarta, Kamis (29/7/2026).

Amran menjelaskan bahwa Pasal 43 UU Nomor 39 Tahun 2014 mewajibkan setiap unit pengolahan hasil perkebunan yang menggunakan bahan baku impor untuk membangun kebun sendiri paling lambat tiga tahun setelah beroperasi. Ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh perusahaan tanpa memandang waktu penerbitan izin usaha.

Ia menambahkan, aturan serupa telah diatur lebih dulu dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 yang mewajibkan pabrik gula memiliki kebun tebu untuk memasok sedikitnya 20% kebutuhan bahan bakunya.

“Jadi ini bukan aturan yang tiba-tiba muncul. Sejak 2013 sudah ada Permentan yang mengatur kewajiban ini, lalu dikuatkan lagi lewat undang-undang setahun berikutnya. Persoalannya, aturan ini selama bertahun-tahun tidak dijalankan dengan tegas,” ujarnya.

Amran mengungkapkan, dari 11 perusahaan gula rafinasi yang beroperasi di Indonesia, hanya satu perusahaan yang terbukti memenuhi kewajiban memiliki kebun tebu sejak aturan berlaku. Sementara 10 perusahaan lainnya diduga tidak memiliki kebun dan terus mengandalkan bahan baku impor.

“Dari 11 perusahaan rafinasi, cuma satu yang patuh sejak 2014. Sisanya diduga tidak punya kebun sama sekali. Ini yang harus kita luruskan,” katanya.

According to Amran, membanjirnya gula rafinasi impor telah menekan industri gula nasional secara signifikan. Kondisi tersebut menyebabkan PT Perkebunan Nusantara mengalami kerugian sekitar Rp 600 miliar, sementara PT Sinergi Gula Nusantara dilaporkan merugi Rp 680 miliar sepanjang tahun 2025 akibat persoalan serupa. Di sisi lain, harga tetes tebu di tingkat petani anjlok dari sekitar Rp 1.900 menjadi Rp 1.000 per liter pada Maret 2026.

“Yang terjadi di lapangan, kita buka saja, rafinasi banjir. Kalau bocor, bocor sedikit, ini banjir dan petani tebu rugi luar biasa,” ujar Amran.

Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2021 karena dinilai membuka celah bagi pelaku usaha untuk menghindari kewajiban membangun kebun tebu. Langkah tersebut sejalan dengan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta penghapusan pengecualian bagi produsen gula kristal rafinasi.

“Rekomendasi KPK ini memperkuat temuan kami. Selama ada pengecualian di pasal itu, celah untuk lolos dari kewajiban kebun akan terus dimanfaatkan. Karena itu, revisi PP 26/2021 harus segera kami tuntaskan bersama Menko Pangan,” kata Amran.

Selain penegakan aturan, pemerintah mempercepat program peremajaan tebu melalui bongkar ratoon seluas 100.000 hektare pada 2026 dan 150.000 hektare pada 2027. Program ini dilakukan karena sekitar 85% tanaman tebu nasional saat ini telah berusia tua sehingga produktivitasnya terus menurun.

“Presiden sudah perintahkan, dalam dua tahun swasembada gula harus tercapai. Kami tidak akan menunda-nunda lagi. Semua langkah—mulai dari penertiban kebun wajib, peremajaan tebu, sampai penindakan rafinasi ilegal—akan kami kebut karena ini bukan sekadar target di atas kertas. Petani sudah menderita cukup lama, sekarang saatnya negara hadir dan membuktikan janji swasembada itu nyata,” tutup Amran.