Mentan Amran Bakal Cabut Izin Edar Beras Fortifikasi Nakal

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, bakal mencabut izin edar beras fortifikasi yang dijual tidak sesuai standar. Selain masalah kualitas, pemerintah juga menemukan sejumlah merek yang dijual dengan harga yang tidak wajar.

Mentan Amran telah meminta jajarannya untuk mengecek langsung ke lapangan mengenai merek-merek yang melanggar aturan tersebut. Temuan awal menunjukkan bahwa terdapat 13 dari 15 merek beras fortifikasi yang diduga dijual tidak sesuai standar mutu.

"Nanti ini akan kita tertibkan. Saya sudah minta untuk mengecek sedetail mungkin. Sesudah itu, jika sudah fix, saya cabut izinnya," ungkap Amran saat ditemui awak media di kediamannya di Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Dengan langkah ini, Amran menegaskan bahwa beras fortifikasi yang boleh beredar di masyarakat nantinya hanyalah produk yang benar-benar memenuhi standar mutu. Ia menuturkan, saat ini total ada sekitar 40 izin edar beras fortifikasi yang telah diterbitkan oleh Bapanas.

Selain menertibkan produk beras fortifikasi yang tak sesuai standar, Amran juga akan menindak tegas beras yang dijual secara ilegal tanpa izin edar.

"Saya minta cabut. Total ada 40 izin yang kita lepas. Namun, ada juga produk yang beredar tanpa izin, itu akan kita tindak juga," tegasnya.

Sebelumnya, hasil pengujian laboratorium menunjukkan dari 12 sampel beras dengan klaim gizi, hanya 3 sampel yang memenuhi persyaratan, sedangkan 9 sampel lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Selain itu, ditemukan pula 3 sampel yang tidak mencantumkan Informasi Nilai Gizi berupa persentase Angka Kecukupan Gizi (AKG) pada label kemasan.

"Saya sebagai Kepala Bapanas memerintahkan Pak Sestama dan Pak Deputi untuk mencabut izinnya. Perintahkan ke bawah, itu kewenangan saya. Cabut izinnya dan tidak boleh mengedarkan, karena ini sudah ada hasil laboratoriumnya," tegas Amran di Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Tak berhenti pada pencabutan izin, kasus ini juga akan dibawa ke jalur hukum.

"Untuk unsur pidananya, kirim ke Satgas Pangan. Hari ini Pak Sestama langsung menyurat ke Satgas Pangan, dan berikutnya saya menyurat langsung ke Kapolri. Ini prosesnya panjang dan akan saya kejar. Saya siap mempertaruhkan segalanya demi petani dan demi rakyat Indonesia," tambah Amran.

Sebagai informasi, produsen beras fortifikasi di Indonesia wajib mengantongi izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang dikeluarkan oleh Bapanas bersama Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD). Beras fortifikasi juga diwajibkan memenuhi persyaratan jenis dan kandungan gizi sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) 9372:2025.

Berdasarkan SNI tersebut, setiap 100 gram beras fortifikasi wajib mengandung:

• Vitamin B1: Minimal 0,25 miligram
• Asam Folat: 0,25 sampai 0,38 miligram
• Vitamin B12: 1,0 sampai 1,5 mikrogram
• Zat Besi: 3,50 sampai 5,25 miligram
• Seng (Zinc): 3,0 sampai 4,5 miligram

Permasalahan ini mulai terkuak sejak April lalu saat Bapanas melakukan pemantauan di wilayah Jakarta. Kala itu, ditemukan harga beras fortifikasi yang dijual terlampau jauh melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) beras premium, padahal kandungan gizinya pada label kemasan hanya mencantumkan 2 jenis zat gizi saja.