Menko Pangan Minta Pengusaha Dapur MBG Tak Lagi Demo, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) berharap para mitra penyedia dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi menggelar aksi unjuk rasa terkait operasional dapur.

Hal itu disampaikan Zulhas usai memimpin Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tingkat Menteri Penyelenggaraan Program MBG di Kantor Kemenko Pangan.

"Jadi, teman-teman yang bergerak di bidang MBG ini kalau sudah membaca pengumuman, harap memahami. Jadi tidak usah datang lagi atau demo lagi," ujar Zulha dikutip Kamis (30/7/2026).

Dia menjelaskan, saat ini pemerintah sedang mengebut penataan dan penyelesaian keberlanjutan lebih dari 13.000 titik satuan pelayanan Program MBG. Pembenahan belasan ribu titik pelayanan tersebut dibagi menjadi dua tahapan prioritas, dengan fokus awal pada daerah berangka stunting tinggi.

"Kita bagi dua. Daerah tertinggal yang stunting-nya tinggi itu prioritas, misalnya Papua Pegunungan dan NTT. Nah, ini akan kita selesaikan dalam sebulan ini," paparnya.

Sementara itu, sebagian besar titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) lainnya yang tersebar di Jawa, Sumatra, dan wilayah 3T membutuhkan waktu evaluasi hingga dua bulan mendatang guna memastikan kesiapan operasionalnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memaparkan tiga fokus utama lembaga yang dipimpinnya, mulai dari tindak tegas hukum hingga pengawasan operasional dapur.

Fokus pertama adalah mendukung penuh proses hukum terkait adanya dugaan tindakan penyelewengan di lingkungan internal.

"Yang pertama adalah kita mengakui adanya tindakan pelanggaran dan tindakan koruptif, yang saat ini sedang ditangani oleh penegak hukum dari Kejaksaan. Kami menyerahkan sepenuhnya proses hukum tersebut dan memberikan akses data seluas-luasnya bila diperlukan," ujar Sudaryono.

Fokus kedua adalah meningkatkan kualitas mutu hasil kerja yang dipimpin oleh para lulusan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) sebagai Kepala SPPG atau Kepala Dapur.

"Titik krusial (bottlenecking) ada pada Kepala SPPG. Merekalah yang memastikan masakan bagus, menu baik, bahan baku berkualitas, hingga didistribusikan secara layak. Kami memegang prinsip 'Trust is good, control is better'. Kita harus memonitor seluruh kegiatan di dapur secara berbasis sistem (by system)," jelasnya.

Fokus ketiga, lanjut Sudaryono, adalah membangun sistem pengawasan berbasis teknologi informasi (TI) serta standar teknis operasional dapur secara terintegrasi.

"Sistem TI ini memastikan setiap tahapan: mulai dari mencincang kubis, durasi dan suhu memasak, waktu pendinginan, pengemasan, pengiriman, jam diterima, hingga wadah (ompreng) dikembalikan ke dapur dan dicuci bersih. Sistem inilah yang menjadi alat kontrolnya," terang Sudaryono.

Sebagai langkah transparansi kepada publik, BGN juga tengah menyiapkan portal khusus yang dapat diakses langsung oleh masyarakat dan orang tua murid dalam satu hingga dua minggu ke depan.

Melalui portal digital tersebut, orang tua siswa dapat memeriksa:

• Daftar sekolah penerima MBG dan lokasi dapur SPPG pengolah makanan.
• Menu makanan, foto porsi harian, serta kandungan gizinya.
• Rekam jejak menu harian (kemarin, hari ini, dan besok).
• Identitas Kepala SPPG yang bertanggung jawab.

"Langkah ini diambil untuk mencegah munculnya spekulasi atau narasi liar di media sosial yang berpotensi menyesatkan (misleading). Kami ingin memberikan kepastian kepada orang tua mengenai kualitas layanan makanan yang diterima anak-anak mereka dari negara," pungkas Sudaryono.