BI Minta Bank Lebih Rajin Gelontorkan Kredit

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mendorong industri perbankan dapat mendorong penyaluran pendanaan untuk kredit. Hal ini juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengembalikan fungsi sebagai lembaga intermediasi.

Pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti memastikan tetap konsentrasi dengan mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal itu dilakukan dengan sejumlah kebijakan melalui kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. “Kami tetap concern dengan pertumbuhan ekonomi. Melalui makroprudensial dan sistem pembayaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kami  juga mengurangi giro wajib minimum (GWM) bagi bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas termasuk UMKM,” ujar Destry, Jumat, (31/7/2026).

Seiring hal itu, Destry menuturkan, pihaknya mendorong supaya mengoptimalkan peran bank menjalankan fungsi intermediasi yakni dalam hal ini menyalurkan kredit. Langkah ini dilakukan dengan kebijakan makroprudensial untuk mengelola kepemilikan bank di surat berharga negara (SBN). “Kita tidak mau bank menempatkan ke surat berharga. Bank itu harus ke fungsi awal sebagai lembaga intermediasi dengan menyalurkan ke sektor keuangan hingga menyalurkan kredit,” kata dia.

Selain itu, Bank Indonesia juga berupaya untuk menjaga kestabilan rupiah. Salah satunya dengan menaikkan suku bunga acuan acuan atau BI Rate yang dilakukan sejak Mei 2026. BI mempertahankan suku bunga acuan 5,75% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Juli 2026). 

"Nilai tukar saat ini dibutuhkan masuknya inflow asing. Kami naikkan suku bunga 100 basis pin sejak RDG Mei, kemudian Juni maka terjadi repricing penyesuaian harga dari aset domestik kita seperti SBN. Per Minggu ini sudah melihat inflow minguan SBN dan SRBI Rp 195 triliun, dan nilai itu lebih US$ 10 miliar, jadi ini relatif besar dan sangat penting. Ini perkuat cadangan devisa dan menambah likuiditas di pasar,” kata dia.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mengimbau agar penyaluran kredit ke sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak hanya berfokus pada melambungnya angka pertumbuhan semata. Lebih dari itu, mutu penyaluran kredit memegang peran krusial guna memastikan pembiayaan benar-benar menyasar sektor produktif sekaligus memperluas pemerataan akses modal.

"Apakah kredit tersebut masuk ke sektor yang produktif, apakah sektor kecil itu juga mendapatkan pertumbuhan ataupun akses dari perbankan yang relatif sama dengan yang perusahaan-perusahaan besar," kata Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, saat menghadiri agenda Economic Briefing 2026 di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (24/7/2026).

Merujuk pada catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Mei 2026, realisasi kredit UMKM secara tahunan (year on year/yoy) tercatat tumbuh tipis sebesar 0,60%. Pergerakan positif ini disokong oleh segmen mikro dan menengah yang masing-masing merangkak naik 0,64% (yoy) dan 1,84% (yoy). Di sisi lain, kredit usaha kecil justru mengalami penurunan (kontraksi) sebesar 0,24% (yoy).

Kendati tren kredit UMKM mulai memperlihatkan perbaikan dibanding fase pertumbuhan negatif pada tahun sebelumnya, Destry menggarisbawahi bahwa pembukaan akses pembiayaan yang lebih luas masih menjadi tantangan bersama yang harus diselesaikan.

Bagi BI, laju pertumbuhan UMKM yang diiringi dengan kualitas kredit yang sehat bakal menjadi fondasi utama terciptanya perekonomian nasional yang inklusif serta berkualitas.

Guna mempercepat penyaluran modal ke sektor strategis termasuk UMKM, BI telah menyiapkan amunisi berupa Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Melalui mekanisme ini, perbankan yang mampu memenuhi kriteria pembiayaan berhak mendapatkan pemotongan Giro Wajib Minimum (GWM). Kelonggaran tersebut otomatis memperlebar ruang likuiditas bank untuk mengguyur kredit ke pelaku usaha.

Tidak berhenti di sisi modal, penguatan ekosistem UMKM juga digenjot dari jalur sistem pembayaran digital berbasis QRIS. Inovasi ini dihadirkan untuk menciptakan transaksi yang semakin ringkas, ekonomis, efisien, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Hingga saat ini, Destry mengungkapkan bahwa basis pengguna QRIS telah menembus angka 66 juta jiwa dengan ditopang oleh 45 juta merchant. Menariknya, sekitar 90% dari total merchant tersebut didominasi oleh para pelaku UMKM.

"Jadi, tujuan kami bagaimana kami mengembangkan sistem pembayaran yang inklusif. Alhamdulillah, sudah mulai kelihatan hasilnya. Tapi ini tinggal terus kita tingkatkan lagi ke depan," kata Destry.