Bea Masuk Barang Impor Bakal Dibebaskan, Ini Tujuannya

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkap, rencana pembebasan bea masuk beberapa jenis barang impor untuk meredam tingkat inflasi nasional. Suku cadang pesawat terbang hingga komoditas impor akan menjadi sasaran pembebasan bea masuk tersebut.

Airlangga menjelaskan, komponen pangan masih menjadi salah satu penyumbang inflasi. Selain itu, ada pula kontribusi dari kemasan berbahan plastik yang ikut dalam variabel penentu harganya.

"Kalau di periode yang lalu kita lihat emas naik, tapi kita lihat sudah turun. Kemudian yang masih meningkat itu volatile food. Sehingga volatile food termasuk bawang putih itu perlu ditangani secara baik, dan beberapa yang akibat daripada harga packaging yang naik," ungkap Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Dia mengatakan, aturan insentif untuk mengurangi beban tersebut sedang disusun oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Nantinya regulasi berbentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) akan diterbitkan.

"Itu yang tadi kita bahas dengan kita minta supaya PMK-nya segera dikeluarkan. Karena itu sangat berpengaruh terhadap kontribusi karena seluruh makanan kan ada plastik packaging-nya. Kemudian juga untuk yang terkait dengan petrochemical, LPG itu sudah keluar, dan juga untuk spare parts juga sudah keluar PMK-nya," jelas dia.

Harapannya langkah ini bisa membuat kenaikan harga menjadi terkendali dan minim berdampak ke tingkat inflasi. "Jadi tentu kita berharap dengan demikian ke depan ini bisa kita landaikan," ujarnya.

Bebas Bea Masuk

Ketika dikonfirmasi mengenai bentuk insentifnya, Airlangga menyebut ada beberapa komoditas yang akan mendapat pembebasan bea masuk. Mulai dari LPG impor untuk kepentingan industri, hingga suku cadang pesawat.

"Mengenai bea masuk LPG yang 0 dan juga biaya masuk spare parts yang 0. Karena kan salah satu yang juga berpengaruh terhadap inflasi adalah penerbangan, transportasi udara," ungkap dia.

Airlangga memastikan, aturan baru nantinya bisa langsung berlaku setelah diterbitkan Menkeu Purbaya. "Segera, begitu PMK keluar semua, segera berlaku," ujar Airlangga.