Bank Indonesia Bakal Tahan atau Kerek Suku Bunga Acuan?

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memprediksi Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate di 5,75%. Josua mengatakan, langkah BI itu mempertimbangkan inflasi.

Akan tetapi, ia menilai, BI juga akan memberikan nada komunikasi tetap tegas dan kembali menaikkan suku bunga acuan bila rupiah kembali tertekan.

"Menurut saya, sinyal terkuat menjelang RDG 21–22 Juli 2026 adalah BI berpotensi untuk mempertahankan BI-Rate di 5,75%, tetapi dengan nada komunikasi yang tetap tegas dan siap menaikkan lagi bila rupiah kembali tertekan tajam,” ujar Josua kepada Liputan6.com, ditulis Selasa, (21/7/2026).

Josua mengatakan, setelah kenaikan kumulatif 100 basis poin (bps) sejak Mei 2026, BI sudah memberi sinyal kuat prioritas utamanya adalah stabilitas rupiah dan inflasi, bukan mendorong pelonggaran. Ia menambahkan, kenaikan terakhir pada RDG Juni menjadi 5,75% juga secara eksplisit ditujukan untuk memperkuat stabilisasi rupiah di tengah ketidakpastian global dan menjaga inflasi 2026–2027 tetap dalam sasaran 2,5% plus minus 1%.

Josua menilai, alasan utama untuk menahan suku bunga adalah inflasi memang naik, tetapi belum keluar dari sasaran. Inflasi Juni 2026 naik menjadi 3,34% secara tahunan dari 3,08% pada Mei, terutama karena tekanan biaya dari pelemahan rupiah, transportasi, dan harga barang impor.

"Ini perlu diwaspadai karena sudah mendekati batas atas sasaran BI, tetapi belum cukup untuk memaksa kenaikan suku bunga tambahan jika rupiah dan ekspektasi inflasi tidak memburuk lebih lanjut,” kata dia.

Namun, Josua melihat, risiko kenaikan tetap terbuka jika rupiah bergerak tidak terkendali, arus modal keluar meningkat, atau pasar kembali meragukan kemampuan BI menjaga stabilitas.

Ia mengatakan, tekanan eksternal masih besar karena dolar Amerika Serikat (AS) relatif kuat, arah suku bunga Amerika Serikat masih ketat, harga minyak masih sensitif terhadap geopolitik, dan neraca perdagangan Indonesia mulai memberi sinyal pelemahan.

Pada Mei 2026, Indonesia bahkan mencatat defisit perdagangan US$ 1,16 miliar, defisit pertama dalam lebih dari enam tahun, karena impor tumbuh lebih kuat daripada ekspor.

"Jika BI menaikkan suku bunga lagi, risiko yang ingin diredam terutama adalah rupiah dan arus modal, bukan semata inflasi,” tutur Josua.

Ia menuturkan, inflasi saat ini lebih banyak didorong biaya dan pasokan, sehingga kenaikan suku bunga hanya membantu secara tidak langsung melalui stabilisasi rupiah.

Josua juga mengatakan, data arus portofolio juga menunjukkan dukungan ke rupiah masih rapuh.Pada Januari–Juli 2026 mencatat arus masuk bersih US$ 5,65 miliar, tetapi banyak ditopang Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan obligasi, sementara saham masih keluar dan rupiah tetap melemah ke sekitar Rp 17.895 pada penutupan Jumat yang lalu.

“Ini menunjukkan pola aliran dana yang sensitif terhadap imbal hasil dan mudah berbalik,” kata Josua.

Jika BI mempertahankan suku bunga, Josua menuturkan, itu bukan tanda BI kehilangan ruang kebijakan, melainkan bentuk kehati-hatian.

“BI perlu memberi waktu agar kenaikan suku bunga 100 bps bekerja ke pasar uang, obligasi, nilai tukar, kredit, dan ekspektasi inflasi,” tutur dia.

Ia menambahkan, kenaikan tambahan yang terlalu cepat dapat memberi sinyal panik dan justru menekan pertumbuhan.

“Jadi, keputusan menahan dengan komunikasi tegas lebih sehat daripada menaikkan suku bunga hanya untuk mengejar sentimen jangka pendek,” kata dia.

Josua mengatakan, level BI-Rate 5,75% saat ini sudah cukup ketat. Indikasinya mulai terlihat pada sektor riil dan perbankan. Suku bunga kredit baru mulai meningkat seiring penyesuaian risiko dan kondisi pendanaan perbankan, sementara sektor manufaktur juga melemah.

Josua mengatakan, PMI Manufaktur Juni menunjukkan penurunan pesanan baru, produksi, pembelian, dan tenaga kerja, dengan tekanan biaya yang kembali meningkat.

“Ini berarti tambahan kenaikan suku bunga berisiko memperberat modal kerja, investasi, dan konsumsi barang tahan lama,” kata dia.

Josua menilai, pasar saat ini lebih membutuhkan sinyal kepastian daripada kenaikan suku bunga tambahan, sepanjang rupiah tidak bergerak liar.

“Sinyal yang dibutuhkan adalah BI siap menjaga rupiah, menjaga imbal hasil instrumen rupiah tetap kompetitif, melakukan intervensi terukur, dan tidak membuka ruang penurunan suku bunga terlalu cepat,” kata Josua.

Ia menambahkan, langkah nyata berupa kenaikan suku bunga baru diperlukan jika tekanan rupiah berubah menjadi tidak tertib, cadangan devisa kembali turun tajam, atau investor asing mulai keluar besar-besaran dari SBN dan SRBI.

Josua menuturkan, kenaikan atau penahanan suku bunga tetap penting, tetapi bukan satu-satunya instrumen yang paling efektif karena sebagian besar tekanan berasal dari luar negeri.

“BI perlu mengombinasikan suku bunga dengan stabilisasi valas, pengelolaan SRBI, operasi pasar SBN, penguatan pasokan valas dari devisa hasil ekspor, dan koordinasi fiskal yang kuat,” k ata dia.

Selain itu, ia menilai, OJK juga mencatat prospek global masih dibayangi lemahnya permintaan dunia, perlambatan China, kenaikan risiko suku bunga tinggi lebih lama, sementara indikator domestik mulai termoderasi, PMI melemah, surplus perdagangan menyempit, dan cadangan devisa menurun.

“Dalam enam bulan ke depan, arah kebijakan BI menurut saya lebih mungkin berada pada fase netral-ketat, bukan pelonggaran. BI kemungkinan menahan suku bunga di 5,75% lebih lama sambil menjaga ruang kenaikan bila rupiah kembali tertekan,” ujar dia.

Pelonggaran baru layak dibahas, menurut Josua jika rupiah stabil, inflasi turun kembali ke tengah sasaran, arus modal masuk lebih kuat, neraca perdagangan membaik, dan tekanan dolar AS mereda. Jika pelonggaran dilakukan terlalu cepat, risikonya rupiah melemah lagi dan inflasi impor meningkat.