Aset Negara Tembus Rp 14.600 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melaporkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) akhir 2025 sebesar Rp 438,26 triliun dan total aset negara mencapai Rp 14.600,98 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN (RUU P2APBN) Tahun Anggaran 2025. Posisi tersebut dinilai memperkuat kapasitas fiskal untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, SAL pada awal 2025 tercatat Rp 457,54 triliun. Setelah digunakan untuk mendukung pembiayaan APBN Rp 93,15 triliun, memperhitungkan SILPA Rp 72,40 triliun, serta penyesuaian lainnya, saldo akhir menjadi Rp 438,26 triliun.

“Saldo ini tetap terjaga dalam jumlah yang memadai dan diharapkan dapat berperan sebagai penyangga fiskal dalam menghadapi tantangan ketidakpastian,” kata Purbaya dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, Selasa (14/7/2026).

Purbaya menjelaskan, neraca pemerintah per 31 Desember 2025 menunjukkan posisi keuangan yang tetap kuat. Total aset negara mencapai Rp 14.600,98 triliun, dengan kewajiban sebesar Rp 11.527,29 triliun dan ekuitas Rp 3.073,69 triliun.

"Posisi ini menggambarkan kekayaan bersih negara dan kapasitas fiskal yang dapat diandalkan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan,” ujarnya.

Dalam laporan operasional, pemerintah mencatat pendapatan operasional sebesar Rp 3.642,42 triliun dan beban operasional Rp 3.429,51 triliun. Sementara itu, defisit operasional tercatat Rp 423,09 triliun dan defisit kegiatan non-operasional mencapai Rp 109,91 triliun, sehingga total defisit laporan operasional sebesar Rp 532,99 triliun.

Adapun laporan arus kas menunjukkan arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar minus Rp 243,90 triliun. Aktivitas investasi dan aktivitas transitoris juga mencatat arus kas negatif masing-masing Rp 712,71 triliun dan Rp 44,16 triliun, sedangkan aktivitas pendanaan membukukan arus kas positif sebesar Rp 828,37 triliun.

Purbaya menegaskan, arus kas investasi yang negatif mencerminkan komitmen pemerintah untuk terus membiayai investasi produktif guna mempercepat pembangunan nasional. Selain itu, pemerintah juga telah menyampaikan laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan sebagai bagian dari lampiran RUU P2APBN 2025 kepada DPR.