Aliran Dana Asing Masuk Tembus Rp 195 Triliun hingga Juni 2026

Liputan6.com, Parapat - Bank Indonesia (BI) mencatat aliran dana asing telah masuk Rp 195 triliun ke Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI pada Januari-Juni 2026.

Pejabat sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti menuturkan, salah satu faktor untuk menjaga kestabilan rupiah yakni mendorong aliran dana asing (capital inflow) masuk ke Indonesia. ”Untuk nilai tukar saat ini dibutuhkan masuknya inflow dari asing,” kata Desty saat pemaparan online di Parapat, Sumatera Utara, Jumat, (31/7/2026).

Destry menambahkan, langkah Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 100 basis poin (bps) sejak Rapat Dewan Gubernur BI Mei 2026 telah mendorong aliran dana asing masuk ke Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

“Alhamdullilah kami menaikkan 100 basis poin atau 1% sejak akhir bulan Mei atau RDG Mei, Juni, dalam satu bulan itu naik 100 bps maka yang terjadi repricing atau penyesuaian aset domestik kita SBN dan SRBI. Sehingga per minggu ini, awal minggu ini kita sudah melihat inflow sebesar SBN dan SRBI sebesar Rp 195 triliun, dan itu nilainya US$ 10 miliar,” kata dia.

Adapun BI Rate dinaikkan bertahap antara lain BI Rate naik 50 bps pada 20 Mei 2026. BI Rate itu berlanjut naik 25 bps pada RDG 9 Juni 2026 dan kembali naik 25 bps pada 18 Juni 2026 sehingga mencapai 5,75%.

Destry menuturkan, aliran dana asing yang masuk itu relatif besar dan sangat penting untuk memperkuat cadangan devisa dan menambah likuiditas di pasar. Seiring hal itu diharapkan dapat menjaga kestabilan rupiah. “Kita berharap ekonomi dan rupiah kita akan manage lebih stabil,” ujar dia.

Adapun BI mempertahankan suku bunga acuan 5,75% pada RDG Juli 2026 juga bukan tanpa alasan. Destry menuturkan, salah satu tantangan dalam jangka pendek yakni menjaga stabilitas rupuah dan inflasi. Salah satu dilakukan dengan mempertahankan BI Rate karena melihat masih ada ketidakstabilan yang tinggi di global.

“RDG Juli tetap pertahankan BI Rate 5,75% karena kita masih melihat ada ketidakstabilan sehingga pengaruhi kestabilan terutama aset pricing, aset Indonesia seperti SRBI dan yield. Ini yang kami coba BI Rate tetap 5,75%,” kata dia.

Selain itu, pihaknya melihat tantangan inflasi terutama inflasi pangan ke depan. “Inflasi 3,5% posisi terakhir, core inflasi aman, jadi perhatian kita adalah inflasi pangan karena di atas 5%,” ujar Destry.

Ia mengatakan, inflasi pangan berasal dari suplai ketersediaan pangan terbatas. Pihaknya akan memperkuat koordinasi tim pengendali inflasi tingkat pusat (TPIP) dan tim pengendali inflasi tingkat daerah (TPID). “5 Agustus melakukan pertemuan dengan Presiden untuk menyampaikan capaian-capaian dan langkah yang akan dilakukan tim pengendali pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas inflasi pangan,” kata dia.

Selain itu, BI bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga memiliki Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). GNPIP ini sebagai strategi baru untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Penguatan tersebut dilakukan sebagai respons atas semakin kompleksnya tantangan pengendalian inflasi pangan, antara lain risiko perubahan iklim, cuaca ekstrem, serta karakteristik komoditas pangan yang bersifat musiman.

Melalui pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan, BI bersama Pemerintah memperkuat produktivitas, hilirisasi, serta ketersediaan dan kelancaran distribusi pangan guna menjaga stabilitas harga, mendukung agenda Asta Cita dalam mewujudkan swasembada pangan, serta meningkatkan kesejahteraan petani melalui penguatan kelembagaan, kemitraan dengan offtaker, dan perluasan akses pasar.

Implementasi GPIPS telah menunjukkan hasil yang positif di berbagai daerah. Hingga Juli 2026, realisasi program optimalisasi Good Agricultural Practices (GAP) mencapai 242 program atau 137,50% dari target nasional. Kerja Sama Antar Daerah (KAD) juga melampaui target dengan realisasi 267 nota kesepahaman atau 176,82% dari target, sementara Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) mencapai 785 program atau 303,09% dari target. Adapun Gerakan Pasar Murah (GPM) telah terlaksana sebanyak 10.669 kegiatan atau 67,22% dari target tahunan dan akan terus diakselerasi hingga akhir tahun.