4 Fakta PFII, Ubah Bali Jadi Pusat Keuangan Dunia

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyepakati pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) pada tingkat I. Pembentukan kawasan ini diproyeksikan menjadi langkah strategis nasional untuk memperdalam pasar keuangan, memfasilitasi pembiayaan sektor riil, serta memperkuat posisi Indonesia dalam peta ekosistem keuangan global.

RUU PFII sendiri ditargetkan rampung dan disahkan pada akhir Juli 2026. Regulasi ini merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Apa Itu PFII?

Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) adalah sebuah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru bertaraf internasional yang dirancang sebagai pusat aktivitas dan pengembangan industri jasa keuangan komprehensif. PFII akan mengakomodasi berbagai jenis layanan keuangan, mulai dari investment bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, hingga pengelolaan kekayaan skala besar (family office).

Berikut fakta harus diketahui soal PFII dirangkum Liputan6.com di Jakarta, Senin (21/7/2026).

1. Lokasi Strategis di Bali, Bukan di IKN

Pemerintah memutuskan untuk membangun PFII di sebuah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru di Bali, dan bukan memanfaatkan KEK Sanur yang sudah ada. Pilihan ini diambil karena Pulau Dewata memiliki ekosistem gaya hidup (lifestyle) dan daya tarik alam yang sangat dibutuhkan untuk menarik minat investor global.

Di sisi lain, pemerintah memastikan kawasan ini tidak didirikan di Ibu Kota Nusantara (IKN) karena kesiapan infrastruktur dan iklim kawasan yang dinilai belum ideal untuk investor internasional saat ini.

"Di Bali, karena kalau bicara mengenai financial center, kan bicara juga mengenai lifestyle, dan lifestyle yang relatif tidak terlalu sibuk atau padat. Jadi kita menawarkan seperti di Dubai," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Menguatkan alokasi lokasi tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan, "Mungkin tidak (di IKN), terlalu sepi di sana."

Untuk meningkatkan daya saing dengan pusat keuangan dunia seperti Dubai atau Singapura, pemerintah menawarkan insentif Pajak Penghasilan (PPh) 0% hingga jangka waktu 50 tahun bagi para pelaku usaha. Namun, skema fiskal ini bersifat khusus dan terbatas.

Pemerintah menegaskan bahwa pemberian insentif tetap mengacu pada komitmen perpajakan internasional, yaitu Global Minimum Tax (GMT). Selain itu, batasan nilai investasi dan kriteria detail penerima insentif akan dituangkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

"Teman-teman jangan salah paham. Misalnya PPh 0% itu bukan berarti tidak bayar sama sekali, karena nanti tetap subject to global minimum tax," jelas Direktur Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) Kemenkeu, Herman Saheruddin.

"Kata kuncinya adalah dana investor asing. Kita ingin memperbesar ekonomi kita dari dana-dana asing sehingga mereka membangun perusahaannya di Indonesia," lanjut Herman.

Pemerintah bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) terus melakukan komunikasi intensif dengan sejumlah mitra investor di luar negeri. Dalam merancang kerangka kerja PFII, Abu Dhabi dijadikan salah satu rujukan utama, terutama dalam hal penerapan kepastian hukum (common law) dan penyiapan rezim fiskal yang kompetitif.

DPR mengonfirmasi bahwa ekosistem ini dibuat fleksibel untuk menampung lembaga keuangan konvensional maupun syariah, serta mendorong partisipasi Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) untuk mendirikan investment bank berkelas dunia.

"Pembicarannya pasti ada untuk melihat bagaimana interest mereka. Saya rasa banyak mitra-mitra yang kami ajak bekerja sama itu memang tertarik untuk mencari financial center tempat lain," ungkap Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir.

Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan inklusivitas kawasan ini, "Semua jenis usaha kita fasilitasi, harapan kami untuk mengajak orang yang parkir uang, ada family office."

Pendirian PFII dirancang bukan sekadar untuk menghimpun dan memutar dana di sektor jasa keuangan belaka, melainkan dialokasikan secara nyata untuk membiayai proyek infrastruktur, pembiayaan hijau (sustainable finance), serta pembiayaan sektor riil di dalam negeri.

Selain insentif perpajakan, kawasan ini akan dilengkapi dengan sederet kemudahan nonfiskal seperti fasilitas golden visa, izin keimigrasian khusus, hingga pembentukan kelembagaan independen yang mencakup Dewan PFII, Lembaga Pengelola, Lembaga Pengawas Jasa Keuangan, Lembaga Arbitrase, serta Pengadilan PFII.

"Pusat Finansial Internasional Indonesia tidak hanya ditujukan untuk menghimpun aktivitas sektor keuangan, tetapi juga untuk memperkuat pembiayaan sektor riil sehingga akan mendorong meningkatnya investasi produktif yang menciptakan lapangan kerja dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional,"tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.